Bandar Lampung – Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengapresiasi perusahaan-perusahaan tapioka di Lampung, yang telah menunjukkan perhatian dan mendengarkan keluhan serta jeritan kesulitan masyarakat.
Hal tersebut, seiring dengan keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, yang menetapkan harga singkong di Lampung sebesar Rp1.400 perkilogram mulai Selasa (24/12/2024).
Keputusan tersebut, diambil setelah berlangsungnya rapat koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, perwakilan perusahaan tapioka, petani, akademisi, dan sejumlah dinas terkait di enam kabupaten/kota, serta DPRD Lampung pada Senin (23/12/2024) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.
Ahmad Basuki mengatakan, pihaknya turut menekankan, Komisi II DPRD Lampung akan tetap mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus), mengingat singkong belum ditetapkan sebagai komoditas strategis baik di tingkat nasional maupun daerah.
Oleh karenanya, pembentukan Pansus akan melibatkan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan terkait.
Hasil kajian tersebut, nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan dalam penetapan harga singkong yang lebih adil.
“Kami berharap dengan adanya produk hukum ini, kedepannya harga singkong dapat ditetapkan dengan lebih stabil dan berkeadilan, tidak hanya sebagai upaya pemadam kebakaran,” ujar Ahmad Basuki.
Kemudian rekomendasi Pansus tersebut, nantinya akan disampaikan kepada DPR RI dan kementerian terkait, agar singkong dapat ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional. Dengan demikian, singkong berpotensi mendapatkan subsidi pupuk, yang selama ini belum diberikan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesejahteraan petani singkong di Lampung dapat terjamin, serta harga singkong dapat terjaga dengan adil bagi semua pihak. (Red/Adv)
