Oleh : Wakabid Advokasi Aksi DPC GMNI Serang, Fauzul Rohmanul Hakim
Banten – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten baru saja mendapat rekomendasi dari BPK RI, hal itu disampaikan pada rapat Laporan Keuangan Daerah Pemerintah (LKPD) Provinsi Banten, beberapa hal yang menjadi usulnya yakni meminta agar pemerintah Provinsi Banten segera mengoprasionalkan RSUD baru Yang berada di Wilayah Cilograng dan Labuan.
Berbarengan dengan hal tersebut, Pemprov Banten sebelumnya mencoba untuk mengadakan open recruitment untuk tenaga Pembantu yang diakomodir oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) beserta Dinkes Banten. Masa Rekrutmen ini sebetulnya menjadi peluang besar bagi warga Provinsi Banten, pasalnya mengingat angka Statistik pengangguran banten yang tak kunjung dapat diatasi oleh pemerintah banten. Namun sangat disayangkan pupus sudah harapan warga Banten untuk mengabdikan dirinya dibidang kesehatan.
Problematika ini mulai mencuat pasca di umumkan hasil seleksi tenaga pendukung kesehatan kedua RSUD Cilograng dan Labuan, bagaimana Tidak banyak sekali temuan terkait pendaftar yang lolos bukan asli dari putra/putri pribumi. Hal itu kemudian banyak perhatian khusus yang datang, bahkan Dari beberapa informasi yang beredar bahwa, sempat ada yang dinyatakan lolos Pada pengumuman namun di pertengahan jalan mereka ditangguhkan, tanpa adanya kejelasan yang jelas. Hal ini menarik sebetulnya untuk dibahas. Banten kian mencoba untuk memberikan fasilitas pelayanan kepada rakyatnya dengan adanya Unit RSUD yang baru. Namun yang harus di garis bawahi adalah apakah kemudian itu berdampingan dengan Fasilitas serta tenaga medis yang mendukung.
Jauh sebelum itu, Banyak beberapa Rumah sakit milik Pemprov Banten ini terbatas dalam hal tenaga medis, bagaimana tidak, seorang warga yang seharusnya segera mendapatkan pelayanan darurat namun jika yang dialami adalah bagian syaraf, maka Rumah sakit hanya Mampu memberikan obat pereda/penenang sebelum pada akhirnya Pasien di rujuk ke Rumah sakit diluar Banten. Gambaran demikian berbanding terbalik dengan saat ini, pasalnya RSUD Cilograng dan Labuan ini sudah hampir selesai seutuhnya. Namun belum dapat dipastikan ini akan lebih berkualitas dibandingkan dengan RSUD sebelumnya.
“Maka dengan ini meminta kepada Pemprov Banten agar lebih memperhatikan fasilitas dan proses penyeleksian, hindari hal demikian dari Praktik KKN, utamakan bagi pendaftar yang sesuai dengan Kapasitas dan kemampuan bukan kedekatan emosional,” ujarnya.
Terbaru Pemprov Banten mengeluarkan komposisi hasil verifikasi sanggah pelamar pada penetapan seleksi penerimaan pegawai BLUD, NO.9 TAHUN 2025. Yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Banten, setelah pengumuman ini banyak sekali pelamar yang tereliminasi Hal demikian akan kembali mencuat kembali. Pasalnya kita tidak tau apa yang menjadi standarisasi penyeleksian ulang tersebut. Kalau pun memang itu hasil verifikasi masa sanggahan. Harus di tindak lanjut dengan Pengumuman kenapa dan apa alasan yang tereliminasi.
Mengingat Afirmasi domisili dan sertifikasi kompetensi ini masih riskan untuk di manipulasi, hanya sebatas kepentingan dalam pelancaran pelamaran calon Pekerja di BLUD. Yang sebelumnya Itung-itungan Nilai standarisasi/akumulatif nilai perolehan terkesan semrawut, maka kemudian hasil yang keluar pun Dipastikan menuai kontra bagi peserta yang tidak lolos.
“Sekali lagi dengan tegas saya sampaikan, segera lengkapi Fasilitas Kesehatan yang ada di Provinsi Banten, jangan hanya Terfokus pada Penambahan tapi harus berbanding lurus dengan azas kebermanfaatannya,” ucapnya.
“Miris rasanya jika Banten masih banyak fenomena sosial terjadi, dimana orang sakit yang harus di tandu karena akses jalan yang tifak memadai. Ditambah dengan Minimnya Ambulance yang ada di setiap wilayah pelosok daerah. Hal demikian juga harus coba lebih di perhatikan,” tegasnya. ***
