Banten – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu melaksanakan aksi demontrasi dalam persoalan menyatakan sikap kritis terhadap 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Dalam aksi demonstrasi Aliansi BEM Banten Bersatu tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Banten, Kota Serang pada Kamis, 19 Juni 2025.
Mahasiswa menyerukan adanya evaluasi total terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Banten yang dinilai masih sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Banten Bersatu turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap hasil seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi BEM Banten Bersatu ini merupakan respons atas kembalinya berkas hasil seleksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena tidak mencantumkan nilai manajemen talenta dari BKN.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menegaskan bahwa seleksi Sekda ini tidak hanya cacat prosedur, tapi juga mengindikasikan manipulasi dan intervensi politik demi meloloskan kandidat tertentu.
“Carut marut birokrasi yang terus dirawat dan di pertontonkan oleh masyarakat Provinsi Banten membuat malu. Sebagai mahasiswa dan bagian dari elemen kontrol sosial, kami tidak tinggal diam melihat kondisi ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten harus sadar akan amanah rakyat bukanlah ruang untuk mengembalikan investasi politik.
“Gubernur dan Wakil Gubernur harus sadar bahwa amanah rakyat bukanlah ruang untuk mengembalikan investasi politik, melainkan kepercayaan untuk membangun Banten yang bersih, maju, dan berpihak kepada rakyat kecil,” tambahnya.
Para mahasiswa menuntut agar legitimasi hasil seleksi dicabut, panitia seleksi dicopot, dan proses diulang secara transparan dengan pengawasan publik.
“Kami datang ke sini hari ini, bukan sekadar marah, tapi karena nurani kami menjerit.
Kami mahasiswa, kami anak muda Banten, tidak akan diam saat birokrasi Provinsi Banten ini dihancurkan oleh ambisi politik dan kelicikan pansel! Proses seleksi Sekda Provinsi Banten adalah lelucon memalukan,” ujarnya.
Kemendagri sendiri mengembalikan berkas karena tidak ada nilai manajemen talenta dari BKN. “Itu artinya, proses ini cacat!Kenapa nilai itu disembunyikan? Karena ada yang diselamatkan! Karena ada yang diskenariokan untuk lolos, bukan karena kapasitas, tapi karena koneksi! Kami tahu, ada kandidat yang dekat dengan penguasa,” tegasnya.
Kami tahu, Pansel ini dipenuhi orang-orang yang lebih takut pada kekuasaan daripada pada kebenaran! Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya ingin Sekda Banten dipilih secara jujur, transparan, dan sesuai aturan.
Tapi jika itu pun kalian langgar, maka kami akan terus bergerak! Ujar Abdillah Koordinator Lapangan
Jangan salahkan kami jika gelombang perlawanan akan semakin besar. Karena hari ini kami mahasiswa, tapi besok masyarakat akan turun bersama kami!
“Jika proses pemilihan pejabat tertinggi birokrasi saja sudah busuk sejak awal, maka jangan harap pelayanan publik akan membaik. Kami datang membawa suara rakyat yang dikhianati,” ujarnya.
Kami menilai bahwa dalam seratus hari pertama kepemimpinan ini, tidak ada langkah nyata dan progresif yang menunjukkan arah perubahan birokrasi ke arah yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Malah sebaliknya, publik terus disuguhi dengan kabar miring mengenai:
– Penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik dan bukan kompetensi (Nepotisme).
– Indikasi pengadaan barang/jasa yang tidak transparan dan terindikasi manipulatif. Lambatnya reformasi birokrasi di OPD yang masih diwarnai oleh loyalitas sektoral, bukan profesionalitas kerja.
– Tidak adanya keterbukaan informasi publik, terutama soal realisasi program prioritas dan penggunaan anggaran daerah.
Maka dari itu kami dari Aliansi BEM Banten Bersatu Menutut :
1. Cabut legitimasi hasil seleksi Sekretaris Daerah yang sarat manipulasi politik dan tidak transparan! Pemerintahan yang baik dimulai dari birokrasi yang bersih dan seleksi jabatan yang adil.
2. Usut tuntas dugaan hubungan kepentingan antara Gubernur dan kandidat Sekda “jagoan politiknya”! Rakyat menolak dinasti kekuasaan dan penempatan jabatan berdasarkan kepentingan pribadi.
3. Lakukan proses seleksi ulang yang jujur, objektif da diawasi publik!
4. Ciptakan pendidikan gratis tanpa syarat bagi seluruh rakyat Banten! Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Hapus pungutan liar dan syarat diskriminatif.
5. Wujudkan reforma agraria sejati di Banten!Redistribusi tanah kepada rakyat, hentikan perampasan tanah oleh korporasi dan elit politik.
6. Selidiki dan ungkap tuntas kasus dugaan korupsi di RSUD Cilograng, Labuan! Tangkap dan adili pelaku korupsi, termasuk pihak-pihak yang turut melindungi mereka.
7. Berantas predator seksual diranah Pendidikan
8. Transparansikan Makan dan Minum (Mamin dan anggaran peresmian RSUD Cilograng.
9. Ungkap Aset daerah Provinsi Banten
10. Tolak Komersialisasi, kapitalisasi, dan privatisasi Pendidikan
11. Usut Tuntas Galian C/Tambang Ilegang yang ada di Provinsi Banten
12. utup Galian C yang merusak jalan dan lingkungan
13. Audit Independen terhadap Seluruh Program dan Anggaran dalam 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
14. Transparansi Pengangkatan dan Rotasi Jabatan Struktural di Pemerintahan Provinsi Banten.
15. Pemberantasan Praktik Nepotisme dan Intervensi Politik dalam Birokrasi Pemerintah Daerah.
16. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah.
17. embentukan Tim Pengawasan Independen yang Melibatkan Akademisi, Mahasiswa, dan Masyarakat Sipil. ***
