Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai program prioritas utama pada tahun anggaran 2026. Target ambisius pun dipasang, yakni capaian jalan mantap sebesar 85 persen di seluruh wilayah Lampung.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Cipta Karya, serta Dinas Pengairan, yang digelar Senin (19/1/2026). RDP tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja 2025 sekaligus pemantapan rencana program strategis OPD teknis tahun 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran untuk Dinas BMBK pada 2026—yang menjadi salah satu OPD dengan pagu tertinggi—merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran yang besar ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan masih menjadi prioritas utama. Infrastruktur jalan adalah urat nadi ekonomi, pelayanan publik, dan konektivitas wilayah,” ujar Mukhlis.
Ia mengungkapkan, hingga akhir 2025, kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung telah mencapai 79,99 persen. Dengan berbagai intervensi program yang dirancang secara terukur, DPRD bersama Pemprov Lampung optimistis angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi 85 persen pada 2026.
Menurut Mukhlis, target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Secara teknis, tingkat degradasi jalan di Lampung saat ini hanya sekitar 2 persen, serta didukung peran aktif UPTD dalam penanganan rutin. Kondisi ini memungkinkan banyak ruas jalan yang sebelumnya rusak berat untuk ditingkatkan menjadi rusak ringan, bahkan mantap.
Dalam forum RDP, Komisi IV DPRD Lampung juga memberikan perhatian serius terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan 18 ruas jalan strategis di berbagai kabupaten/kota. Proses persiapan saat ini masih berjalan, dengan target lelang dimulai Februari 2026.
“Seluruh ruas jalan yang akan dibangun sudah melalui kajian dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas—mulai dari tingkat kerusakan, kepadatan penduduk, hingga urgensi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain proyek besar tersebut, DPRD Lampung juga memastikan adanya alokasi tambahan sekitar Rp250 miliar untuk penanganan ruas-ruas jalan lainnya agar pemerataan pembangunan tetap terjaga.
Mukhlis menambahkan, Pemprov Lampung kini mulai menggeser pendekatan pembangunan jalan ke konstruksi rigid beton, yang dinilai lebih tahan lama, memiliki masa pemeliharaan lebih panjang, serta selisih biaya yang relatif tidak signifikan dibandingkan konstruksi fleksibel.
“Dengan dukungan anggaran yang memadai, peningkatan profesionalisme Dinas BMBK, serta pengawasan DPRD yang ketat, kami optimistis target 85 persen jalan mantap pada 2026 bisa tercapai,” pungkasnya. (Red/ADV)
