Jakarta – Pemerintah memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah disalurkan secara bertahap sejak awal Ramadan 1447 H/2026 M. Langkah ini dilakukan agar keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya yang menjalankan ibadah puasa, dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih tenang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan hingga awal Ramadan, realisasi penyaluran bansos triwulan I 2026 telah mencapai lebih dari 85 persen atau menembus Rp15 triliun.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menetapkan alokasi bagi 10 juta KPM pada 2026. Hingga saat ini, penyaluran triwulan pertama (Januari–Maret) telah menjangkau 8.940.958 KPM dengan nilai lebih dari Rp6 triliun atau setara 89,4 persen dari target tahap I.
“Sementara untuk Bantuan Sembako, sudah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM dengan nilai lebih dari Rp9 triliun atau 86,9 persen,” ujar Gus Ipul di Jakarta melalui keterangan tertulis.
Seluruh penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) guna memastikan proses berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penerima Baru Hasil Pemutakhiran DTSEN
Mensos menjelaskan masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Bantuan Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Hal ini disebabkan proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia yang membutuhkan waktu 1–2 bulan.
“Setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN. Sebagian besar belum memiliki rekening, sehingga perlu proses buka burekol terlebih dahulu,” jelasnya.
Respons Cepat Bencana di Sumatra
Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kemensos telah menyalurkan bansos senilai Rp1,8 triliun kepada sekitar 1,7 juta KPM.
“Semua sudah tersalurkan dan insya Allah akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.
Selain bansos reguler, Kemensos juga mengaktifkan skema bansos adaptif untuk penanganan pascabencana, mencakup bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan pemulihan sosial ekonomi.
Total anggaran yang disiapkan untuk bansos adaptif mencapai lebih dari Rp2 triliun. Sementara anggaran kedaruratan yang telah disalurkan mendekati Rp100 miliar.
Rinciannya antara lain:
- Santunan ahli waris sebesar Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa (Rp15 juta per jiwa);
- Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar bagi 32.900 kepala keluarga (Rp3 juta per keluarga).
- Jaminan hidup siap salur Rp25,8 miliar bagi 19.100 jiwa (Rp15 ribu per jiwa per hari).
Mekanisme Berbasis Satu Data Nasional
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional dari BNPB sebagai rujukan awal. Kepala daerah kemudian mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan daftar nominatif dengan persetujuan Muspida. Data tersebut divalidasi dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebelum bantuan disalurkan Kemensos.
“Dari total Rp2 triliun lebih, yang sudah siap di rekening untuk disalurkan sekitar Rp600 miliar lebih. Sisanya masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ujar Gus Ipul.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan bansos reguler maupun adaptif tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan perlindungan sosial optimal bagi masyarakat, khususnya dalam momentum Ramadan serta situasi pascabencana. (Red)
