Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026). Rapat ini menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Dalam taklimatnya, Presiden mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga arah pembangunan nasional, meskipun dunia tengah dilanda ketidakpastian akibat konflik dan gejolak global.
“Di tahun pertama kita tidak dapat dipungkiri, kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata. Di tengah prestasi ini, kita menghadapi keadaan dunia yang penuh ketidakpastian, konflik, dan peperangan yang mengakibatkan goncangan stabilitas dunia,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah mampu menavigasi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas nasional. Dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil menunjukkan kinerja yang efektif dan andal dalam menjalankan tugas bernegara.
“Alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan bangsa. Kita mampu melewati berbagai risiko, dan telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, handal, serta mampu melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” tegasnya.
Presiden juga menyoroti bahwa meskipun dunia tengah menghadapi krisis, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi, kondisi Indonesia relatif tetap stabil dan berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.
“Saya telah mempelajari data dan laporan dari para menteri. Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” tandas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden kembali mengingatkan bahwa dunia tengah dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air, sebagaimana telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda SDGs.
“PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia adalah krisis pangan, energi, dan air,” ujarnya.
Terkait kondisi energi global, Presiden menyoroti dampak konflik terhadap lonjakan harga energi dunia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang relatif aman dan siap menghadapi tantangan ke depan.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah strategis jangka pendek untuk menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam periode kritis 12 bulan ke depan.
“Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan. Setelah itu kita akan menjadi sangat kuat. Intinya sekarang kita siap menghadapi satu tahun ini,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden memastikan bahwa pemerintah tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.
“Untuk BBM bersubsidi akan kita pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Namun bagi masyarakat mampu, harus membayar harga pasar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden mendorong percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Ia menekankan bahwa krisis global harus menjadi momentum untuk bekerja lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi.
“Krisis adalah peluang. Kita harus bekerja lebih baik, lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, dan tidak boleh ada korupsi,” tegas Presiden.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut Presiden juga menetapkan dua kebijakan strategis, yakni terkait biaya haji dan evaluasi kawasan hutan untuk pertambangan.
Pemerintah memastikan biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, masa tunggu antrean haji ditargetkan dipercepat menjadi paling lama 26 tahun mulai tahun 2026.
Di tengah kenaikan harga avtur dunia, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan sebesar Rp1,77 triliun bagi sekitar 220 ribu jemaah haji agar tidak terbebani kenaikan biaya.
Selain itu, pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah guna meningkatkan pelayanan bagi jemaah.
Di sektor lingkungan dan sumber daya alam, Presiden juga memerintahkan Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, dan taman nasional.
Izin usaha yang terbukti melanggar akan dikembalikan kepada negara sebagai bentuk penegakan aturan dan perlindungan lingkungan.
Rapat kerja ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kecepatan eksekusi kebijakan, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Red/Adv)
