Palu – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak cukup hanya melalui program bantuan yang bersifat parsial.
Hal tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah bertajuk “Transformasi Tata Kelola: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045” pada Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-46 di UIN Datokarama Palu, Senin (20/4/2026).
Di hadapan para wisudawan dan sivitas akademika, Gus Ipul mengingatkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, kondisi sosial, hingga risiko kemiskinan lintas generasi.
“Apakah kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan? Ini tantangan yang harus dijawab bersama,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini berbagai intervensi pemerintah masih banyak berfokus pada dampak, belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam tata kelola kebijakan sosial.
Gus Ipul memaparkan tiga langkah utama yang menjadi kunci transformasi. Pertama, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pengambilan kebijakan agar intervensi lebih akurat dan terarah.
Kedua, integrasi program secara menyeluruh melalui pendekatan siklus kehidupan (life cycle social protection), mulai dari bantuan sosial untuk mengurangi beban, pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan, hingga pendidikan sebagai upaya pencegahan kemiskinan.
Ketiga, penguatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.
“Kampus memiliki peran strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan, inovasi, sekaligus penggerak perubahan sosial,” katanya.
Ia juga mengajak para lulusan untuk mengambil peran aktif sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat.
“Jika kemiskinan adalah rantai, maka pendidikan adalah kuncinya. Hari ini saudara telah memegang kunci itu,” ucapnya.
Dalam orasi tersebut, Gus Ipul turut menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Ia mencontohkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen mobilitas sosial untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin agar tidak tertinggal.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan UIN Datokarama Palu yang ditandatangani bersama Rektor Lukman S. Thahir.
Kerja sama ini difokuskan pada penguatan penanganan kelompok rentan, termasuk eks narapidana terorisme (Napiter), melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan berbasis kebutuhan.
“Penanganannya harus komprehensif, tidak hanya ekonomi, tetapi juga destigmatisasi agar mereka bisa kembali diterima di masyarakat,” jelas Gus Ipul.
Kolaborasi tersebut juga akan diwujudkan melalui program KKN terintegrasi, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat secara berkelanjutan hingga tercapai kemandirian.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran kampus dalam pembangunan sosial.
Ia menyatakan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif dalam pendampingan ratusan eks Napiter di Sulawesi Tengah melalui program pemberdayaan dan edukasi.
Dengan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Red)
