Jakarta – Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah aktif melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara transparan agar bantuan sosial dan program Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran.
Pesan itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis dan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Menurut Gus Ipul, pekerjaan besar Kemensos saat ini berfokus pada tiga hal utama, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Kata Presiden Prabowo Subianto, ini kita jujur saja. Tidak apa-apa data penduduk miskinnya tambah, asal benar-benar miskin. Daripada kita sok kecil presentasinya tapi kenyataannya miskinnya banyak,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting karena paling memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Karena itu, jalur pemutakhiran data mulai dari RT, RW, desa, dinas sosial hingga bupati harus terus diaktifkan.
“Tugasnya Pak Bupati yang penting bawa data ke BPS secara rutin lewat Dinsos itu,” ujarnya.
Dalam pemaparan Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto, Kecamatan Kotabumi tercatat sebagai wilayah dengan aktivitas pembaruan data tertinggi di Lampung Utara, sedangkan Kecamatan Sukau menjadi salah satu wilayah paling aktif di Lampung Barat.
Berdasarkan data Kemensos, total bantuan sosial tahun 2025 di Lampung Utara mencapai Rp374,75 miliar untuk 114.981 keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara di Lampung Barat mencapai Rp134,39 miliar untuk 44.395 KPM.
Gus Ipul meminta para pendamping PKH dan pemerintah daerah mulai bekerja dengan target graduasi yang jelas agar masyarakat tidak terus bergantung pada bansos.
Untuk Lampung Barat, dengan 65 pendamping PKH, ia menargetkan sedikitnya sekitar 600 keluarga bisa graduasi setiap tahun. Sedangkan Lampung Utara yang memiliki 174 pendamping PKH ditargetkan sekitar 1.700 keluarga graduasi per tahun.
“Pokoknya Pak Bupati kita dorong, berapa keluarga yang bisa kita buat mereka graduasi,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, bantuan sosial harus menjadi jembatan sementara menuju kemandirian masyarakat.
“Bansos sementara, berdaya selamanya,” katanya.
Selain membahas bansos dan data, pertemuan juga membahas pengembangan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung. Saat ini telah berjalan tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Bandar Lampung.
Namun, Lampung Utara dan Lampung Barat masih terkendala administrasi lahan sehingga belum masuk tahap pembangunan sekolah permanen.
“Memang tantangan kita di penyediaan lahan. Tapi saya ingin cepat-cepat ini, mumpung anggarannya ada,” ujar Gus Ipul.
Ia kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, terutama yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
“Jadi Pak Bupati, ambil yang miskin betul. Jangan ada KKN. Jangan ada titipan. Yang kita ambil titipan Tuhan, bukan titipan kerabat,” pungkasnya. (Red/Adv)
