Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, melaksanakan reses tahap kedua di tiga kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dalam kesempatan tersebut, ia tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menunaikan sejumlah janji berupa bantuan konkret, seperti sumur bor, rehabilitasi tempat ibadah, hingga pemasangan tiang listrik.
“Saya sudah menepati janji pribadi untuk membantu tiga titik sumur bor, masing-masing di Tiyuh Gunung Timbul, Kampung Menggala Kota (Kampung Bugis), serta rehabilitasi dua masjid di Kagungan Ratu dan Kampung Palembang Menggala,” jelas Hanifal, Kamis (31/7/2025).
Selain itu, politisi yang akrab disapa Bung Hanifal itu juga menyalurkan bantuan 70 tiang listrik beton lengkap dengan kabel, yang langsung disambungkan ke rumah-rumah warga di Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, serta beberapa wilayah lain seperti Tunas Asri, Gading Kencana, dan Tulang Bawang Udik.
“Alhamdulillah, sumur bor sudah mulai dikerjakan. Untuk tiang listrik, langsung didatangkan pihak Kepala Rayon PLN beserta jajaran, dan pemasangan sudah berjalan,” tegasnya.
Infrastruktur Jalan dan Harga Singkong Jadi Keluhan Utama
Dalam dialog bersama masyarakat, Hanifal mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan menjadi keluhan terbesar, baik yang berstatus nasional, provinsi, maupun desa.
“Kondisi jalan memang memprihatinkan. Kami sudah sampaikan bahwa pemerintah provinsi tengah fokus memperbaiki ruas-ruas utama, meski kebutuhan di tingkat desa juga sangat mendesak,” ujarnya.
Selain itu, persoalan harga singkong yang terus anjlok turut menjadi perhatian. Menurut Hanifal, Gubernur Lampung saat ini juga sedang berupaya menstabilkan harga komoditas tersebut agar petani tidak terus merugi.
Soroti Kualitas Bibit dan Persiapan Musim Kemarau
Aspirasi lain yang mengemuka adalah soal bibit unggul. Warga berharap bantuan benih dari pemerintah benar-benar berkualitas sesuai standar SNI.
“Seringkali bibit diklaim sesuai SNI, tapi kenyataan di lapangan hasilnya tidak maksimal. Ini harus jadi evaluasi serius,” tegas Hanifal.
Ia juga menekankan bahwa menjelang musim kemarau, kebutuhan akan sumur bor dan akses air bersih semakin tinggi, terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan irigasi. Aspirasi lain seperti peningkatan layanan kesehatan dan perbaikan jalan desa juga menjadi permintaan utama warga.
Anggaran 2025 Dinilai Minim untuk Rakyat
Hanifal menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang menurutnya sangat terbatas untuk program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kalau melihat postur anggaran 2025, bisa dikatakan nol untuk masyarakat. Ini yang jadi perhatian kami di Komisi II, padahal mayoritas aspirasi yang muncul adalah kebutuhan langsung rakyat,” katanya.
Untuk itu, ia berencana melakukan pembahasan bersama Ketua PPAS terkait perubahan anggaran, sekaligus berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar ada evaluasi dan realokasi anggaran yang bisa mendukung program-program prioritas masyarakat.
“Harus ada solusi agar kebutuhan dasar warga bisa terakomodir, meski ruang fiskal daerah terbatas,” pungkasnya. (Red/Adv)
