Bandar Lampung – ‘Pembukaan CPNS oleh Kementerian sangat bagus. Karena, hal itu membuka lapangan kerja masyarakat lampung. Namun, pemerintah provinsi dan Kabupaten harus cermat dan tepat memberikan formula tentang CPNS itu sendiri,’ demikian disampaikan, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas. Kamis (02/05/2024).
Saat ditemui di kantornya, Senior Gerindra Lampung tersebut menuturkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota harus terbuka dan saling melengkapi tentang persoalan CPNS yang dijadwalkan akan dibuka oleh Kementerian. Hal itu sangat penting, agar formasi yang dibuka dapat menopang pembangunan Provinsi Lampung secara umum.
“Ini penting diperhatikan, CPNS dibuka tujuannya sangat bagus. Memberdayakan SDM di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai. Tapi, Pemerintah daerah harus cermat, dan harus lebih mengutamakan azaz manfaat yang lebih baik untuk kedepannya,” kata Mikdar.
Oleh karena itu, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu menyarankan bahwa. Ada formula yang dirasa lebih tepat, bagi pemerintah daerah untuk hal CPNS. Pertama, ketika kabupaten/kota tersebut sudah banyak tenaga PNS, dengan menelan Belanja Pegawai cukup tinggi. Maka, alangkah baiknya daerah tersebut membagi tenaga PNS ke daerah yang membutuhkan.
“Jadi, daerah yang belanja pegawainya tinggi. Dapat memaksimalkan anggaran untuk pembangunan daerah itu sendiri. Ini azas manfaat yang tidak kalah penting, kan,” kata Mikdar.
Karena, Anggota Tim Pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang tersebut melanjutkan. Apa yang disampaikan sangatlah realistis, mengingat dari 15 kabupaten/kota ada sejumlah daerah yang APBD Nya Defisit. Sementara, dari analisa dan fakta yang ada, angka terbesar pengeluaran dari suatu daerah, terletak pada belanja pegawai, dengan tembus kisaran 60-70 persen dari APBD.
“Nah, ini harus disiasati oleh masing-masing daerah. Dengan mengedepankan azas manfaat untuk dimasa mendatang. Kenapa, tidak. Ketika suatu daerah terdapat banyak Pegawai, namun disebar ke daerah yang membutuhkan pegawai. Otomatis, semula anggaran daerah itu untuk belanja pegawai dapat dialihkan untuk pembangunan fisik di daerah tersebut,” tegasnya.
Misalnya, Mikdar menambahkan. Untuk di Kabupaten Lampung Utara. Analisa yang ada, jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai sudah jauh lebih dari cukup, bahkan terkesan menumpuk. Sementara, pembangunan fisik di daerah itu tidak nampak dirasakan oleh masyarakat Lampung Utara. Artinya, butuh penyebaran tenaga pegawai ke daerah yang membutuhkan.
“Intinya, di bagi-bagi aja pegawai yang ada, memaksimalkan tenaga PNS yang sudah ada. Nantinya, anggaran yang semula untuk belanja pegawai dapat di alihkan ke pembangunan fisik daerah itu,” tegasnya.
Yang kedua, kata Mikdar. Pemerintah Provinsi Lampung harus cepat merespon tentang pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang. Karena, pemekaran Daerah Otonomi Baru menjadi solusi penyebaran atau pemerataan tenaga pegawai di wilayah tersebut.
“Kalau pemekaran, jelas membutuhkan tenaga pegawai. Nah, dengan jumlah tenaga pegawai yang menumpuk di suatu daerah tadi. Dapat dimaksimalkan, atau diberdayakan di daerah yang baru. Ini juga solusi. Pemerintah Provinsi harus cermat, jangan menunda-nunda hal yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (Red/Adv)
