Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri mengapresiasi Polda Lampung yang sudah mengungkap adanya minyak goreng, dengan merek “Minyak Kita” yang tidak sesuai takaran.
Minyak ini sudah beredar di Lampung sejak tahun 2024. Saat dilakukan pengukuran, minyak yang berjumlah 1 liter tanpa label literannya hanya berjumlah 500 mililiter saja, sedangkan merek tersebut menjual harga literan. Perkiraan omset terhitung bulan Januari sekitar Rp 2 miliar.
“Selama ini kan belum ada temuan, kita apresiasi Polda yang sudah menemukan ini di Lampung Selatan dan harus diteruskan di daerah lain,” kata Fauzi Heri, Senin (17/3/2025).
Fauzi mengatakan, permasalahan ini menjadi isu nasional sejak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak ke pasar.
“Ini merupakan kasus pidana. Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak tegas terhadap perusahaan yang terlibat.
Untuk melakukan sidak ke lapangan, Fauzi yang merupakan Anggota Komisi II ini akan koordinasikan dengan pimpinan karena ini keputusan kolektif.
“Namun, teman-teman yang turun ke daerah pemilihan (dapil) mungkin sudah mengambil langkah,” sambungnya.
Selain itu, ia meminta APH membuka layanan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif.
“Masyarakat bisa melapor langsung ke APH atau DPRD agar pengawasan lebih efektif,” pungkasnya. (Red/Adv)
