Penulis : Hadi Kurniadi (Direktur Lembaga Kajian Politik Lokal & Anggota DPRD Kota Metro)
Madani News – Pesta demokrasi pemililahan kepala daerah 2024 semakin mendekat, setelah melewati proses pemilu legislatif 2024 yang melelahkan, menguras energi, biaya dan fikiran. Kini saatnya para kontestan mengalihkan focus pada pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang. Jika dibandingkan dengan edisi pilkada di 2020 atau dipilkada edisi 2017, maka pilkada di edisi 2024 khususnya di lampung mengalami tren yang berbeda, setidaknya di tinjau dari sisi keberagaman kandidat atau calon yang berkompetisi. Jika di dalam dua perhelatan pilkada sebelumnya banyak bermunculan kandidat, dan Masyarakat di suguhkan alternatif alternatif pilihan, maka pada edisi pilkada hari ini sangat sedikit sekali calon atau kandidat yang akan maju bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Sedikitnya kandidat yang bertarung atau menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah seyogyanya menjadi kemunduran demokrasi lokal, Masyarakat hanya memiliki sedikit pilihan untuk menggantungkan perubahan dalam skala lokal. Ruang dialektika menjadi terbatas, harapan perubahan menjadi amnesia dikarenakan tidak tersedianya pilihan pilihan bangi masyarakat untuk menyalurkan alternatif pilihannya.
Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dilakukan di 38 provinsi dan 514 kbupaten/kota. Kita bisa bayangkan, hiruk pikuk dan hingar bingar pilkada kali ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) semua partai tentu akan sangat sibuk untuk memetakan dan memferivikasi calon yang akan diberikan rekomendasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, belum lagi mengingat pilkada kabupaten kota kali ini tidak akan berdiri sendiri, akan ada efek ekor jas dari pilkada gubernur di beberapa daerah, artinya polarisasi koalisi sedikit banyak akan ditentukan oleh pilkada gubernurnya.
Pilkada atau pemilihan kepala daerah seyogyanya adalah arena bagi para kandidat beradu gagasan, beradu fikiran dan beradu konsep. Saling mengelaborasi satu gagasan dengan gagasan yang lain bagaimana selayaknya membangun suatu daerah. Masayarakat pun akan di dorong dan diajak semakin matang dan kritis berfikir dengan pilihan pilihan yang ada. Kandidat akan bicara tentang pengalaman dan mimpi masa depan daerah, sementara Masyarakat akan berfikir secara obyektif tentang apa yang di rasakan dan di perbandingkan selama lima tahun yang lalu denga referensi referensi yang tersedia. Semangat undang undang otonomi daerah yang berkeinginan mendorong pemerintahan daerah yang terdesentralisasi dengan di buktikan banyaknya tokoh tokoh lokal yang muncul dalam pilkada, justru semakin berjalannya waktu malah Kembali kearah tersentralisasinya kandidat kandidat yang akan bertarung. Maka sangat wajar jika Sebagian besar pilkada selalu dimenangkan oleh para petahana atau incumbent. Setidaknya data terkait dengan kemenangan para petahana ini ada diangka 63% dari total pilkada yang di ikuti oleh petahana. Artinya kandidat petahana memiliki probabilitas atau persentase kemenangan di pencalonan priode kedua lebih besar dibandingkan dengan penantang baru yang baru terjun ke kontestasi pilkada. Terlepas dari kinerja petahana/incumbent dalam mengelola pemerintahan selama priode kepemimpinannya, calon yang berstatus incumbent memang memiliki keunggulan baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Diprovinsi lampung, pada edisi pilkada yang lalu, lebih dari separo dimenangkan oleh incumbent atau petahana, bahkan di tulang bawang barat hanya memunculkan calon Tunggal melawan kotak kosong yang mengindikasikan dominasi petahana begitu kuat. Bahkan di bandar lampung, calon petahanan “sukses” mewariskan kepemimpinannya ke Istri dan anaknya dikarenakan kepemimpinannya mampu menjamah ke akar rumput pemilih. Calon petahana memang memiliki sumberdaya yang memungkinkan untuk menang di priode keduanya. Jejaring ditingkat pemerintahan baik di level kepala dinas sampai ke kelurahan/desa desa, sumberdaya keuangan daerah yang bisa di optimalkan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas, jejaring pengusaha yang didapat selama menjabat, sampai pada koneksi partai partai politik yang menjadi kendaraan pada saat pencalonan menjadi modal yang “ menakutkan “ bagi para penantang.
Pada edisi pilkada serentak di 2024 ini, dapat dipastikan semua petahana akan Kembali bertarung, baik sebagai pasangan Kembali atau berpisah antara bupati dan wakil maupun walikota dan wakil walikota. Untuk menyederhanakan penulisan ini, penulis mencoba menyoroti dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu pilkada kota metro. Mengingat variable dan pendekatan tiap tiap wilayah berbeda beda dalam seberapa kuat para petahana yang bertarung dalam kontestasi pilkada.
Perhelatan pilkada kota metro kali ini berbeda dengan dua edisi pilkada yang lalu, jika di pilkada 2015 di ikuti oleh lima pasang calon, dan pilkada di 2020 yang lalu di ikuti oleh empat pasang calon, maka di pilkada 2024 ini kemungkinan besar hanya di ikuti oleh dua pasang calon atau bahkan hanya satu pasang calon. Asumsi itu didasarkan pada, setidaknya sampai hari ini hanya dua calon yang di unggulkan baik melalui pengamatan kasat mata dan versi survey yang dilakukan. bahkan lima bulan sebelum pencoblosan dan dua bulan sebelum pendaftaran ke KPU, belum terlihat tanda tanda pergerakan calon kandidat yang akan tampil dalam pemilihan mendatang dengan di tandai oleh belum maraknya alat peraga kampanye yang dipasang, hal ini sungguh berbeda dengan dua edisi pilkada sebelumnya, Dimana satu tahun sebelum pencalonan dan pemilihan dilangsungkan alat peraga kampanye para calon telah bertebaran. Situasi ini setidaknya memunculkan spekulasi akan situasi pilkada di kota metro mendatang.
Kota metro dengan luas wilayah 68 KM2 dan jumlah penduduk 176 Ribu jiwa ini di sebagian politisi baik daerah maupun Tingkat wilayah ( provinsi ) merupakan daerah yang tidak terlalu seksi dan prospektif di kacamata politik. Hal ini salah satunya di sebabkan oleh potensi wilayah yang tidak dapat dioptimasi menjadi sumber sumber “penghasilan” bagi kepala daerah terpilih. Berbeda di bandingkan dengan daerah daerah seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan. Dengan PAD hanya sebesar 280-an Milyar dan jumlah APBD tidak sampai 1 Trilyun, membuat daerah ini tidak terlalu prospektif dikacamata politisi dan pengusaha. Disisi lain penulis melihat, sepinya calon yang “berani” bertarung di pilkada metro kali ini di tenggarai oleh mahalnya ongkos politik yang harus di keluarkan oleh calon kandidat yang ingin bertarung. Hal ini bukanlah rahasia umum, tingginya biaya politik membuat sampai hari ini kandidat seperti maju mundur untuk berkontestasi. Investasi cost politik yang tinggi dengan tidak ada jaminan akan terpilih membuat para bohir dan politisi menghitung ulang akan menjadikan metro sebagai daerah pertarungan bagi pilkada mendatang. Disisi lain petahana walikota yang saat ini masih menjabat dan dapat dipastikan berlayar untuk kembali bertarung, masih cukup waktu dan leluasa untuk dapat mengoptimasi resouses, memperkuat jejaring dan mensolidkan akar rumput. Petahana dengan pengalaman di pilkada yang lalu sepertinya telah mengoptimasi kemungkinan kemungkinan yang terjadi, hanya memang perhitungan jangka panjang yang saat ini masih menjadi “beban” politik petahana untuk memutuskan siapa pendamping yang akan mendampingi di pilkada mendatang. Jika perhitungannya adalah hanya sekedar untuk menang pada pilkada November mendatang rasa rasanya petahana telah mengantongi siapa calon wakil kedepan. Tetapi jika pertimbangannya adalah regenerasi kepemimpinan eksekutif 2029 maka petahana masih mempertimbangkan siapa calon pendamping dengan tetap bisa mengkonsolidasikan kekuatan polititik dikota metro agar tetap aman dan kondusif. Yang jelas kita semua dapat melihat bahwa hari ini selaku petahana khususnya di kota metro, incumbent lambat tapi pasti berada di atas dibandingkan dengan kandidt kandidat lain yang ingin bertarung di pilkada mendatang. Situasi bahwa incumbent lebih diunggulkan untuk pilkada kedepan dikota metro sangatlah beralasan mengingat penantang yang akan tampil untuk menjadi penantang di pilkada kota metro setidaknya dihadapkan pada beberapa persoalan diantaranya : Pertama, Waktu kampanye yang sempit yang dimiliki oleh kandidat penantang. kandidat penantang tidak memiliki wktu yang cukup panjang untuk menjual gagasan dan sosok di tengah tengah masyarakat. Walaupun secara matematis disisa 150 hari menjelang pemilihan, kandidat penantang masih bisa mengoptimalkan hari demi hari untuk bersosialisasi, tetapi sampai saat ini setidaknya belum ada rekomendasi yang utuh dari partai politik kepada kandidat penantang untuk fix maju menjadi kandidat. Disisi lain waktu yang dimiliki oleh calon yang berstatus petahana punya waktu yang cukup untuk terus mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Terlebih saat ini investasi politik selama menjabat plus ingatan public saat ini masih sangat kuat terkait kepemimpinan petahanan dengan segala keistimewaan yang dimilikinya. Kedua, setiap partai politik pasti akan mendukung kandidat yang memiliki peluang menang lebih besar, dan hal tersebut tentunya ada dalam sosok seorang incumbent. Investasi partai politik didalam calon kepala daerah yang menang sedikit banyak akan mempengaruhi proses berjalannya hubungan yang kondusif lima tahun yang akan datang. Berbeda jika partai politik mendukung kandidat baru yang belum teruji turun di gelanggang pilkada, dengan propabilitas kalahnya lebih besar dari kemungkinan menangnya. Ketiga, tentu kekuatan logistik dan jaringan. Kita masih sangat ingat bagaimana pasangan independent Wahdi-Qomaru dapat mengalahkan kandidat yang didukung oleh koalisi parati politik di metro. Tentu salah satunya dikarenakan dukungan logistic uang yang besar dari pasangan ini untuk dapat memenangkan pilwakot. Terlebih hari ini, status incumbent walikota di sandang oleh kandidat, maka secara hitung hitungan matematis kekuatan logistic yang dimiliki relatif jauh lebih siap dibandingkan dengan kandidat penantang. Dan sangat lah layak jika dikatakan bahwa kandidat lain yang hari ini di isukan akan maju ke pilwakot metro berada dibawah bayang bayang incumbent.
Tabikpun.
