Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, menyoroti berbagai persoalan krusial yang masih dihadapi masyarakat Kota Bandar Lampung. Beberapa di antaranya meliputi infrastruktur jalan, akses pendidikan, persoalan banjir, serta sistem drainase yang belum optimal.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung itu mengungkapkan, sebelum adanya kebijakan pemerintah provinsi terkait pembebasan uang komite sekolah, dirinya secara pribadi telah membantu masyarakat yang kesulitan biaya pendidikan. Salah satunya dengan menebus ijazah siswa maupun langsung mendatangi sekolah untuk memberikan bantuan.
“Alhamdulillah, sekarang ada program pemerintah yang membebaskan biaya komite dan penebusan ijazah. Ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya terhambat karena faktor ekonomi,” ujar Budiman, Rabu (6/8/2025).
Selain pendidikan, anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung itu menekankan bahwa infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, banyak masyarakat mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak dan permintaan sumur bor untuk kebutuhan air bersih. Meski begitu, ia mengakui adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tahu APBD Provinsi terbatas, apalagi pembangunan di Kota Bandar Lampung lebih banyak bergantung pada APBD Kota. Namun ada dua sektor yang bisa dialirkan melalui dana provinsi, yakni pembangunan jalan lingkungan dan sumur bor,” jelasnya.
Budiman yang juga anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung menambahkan, persoalan kesehatan terutama terkait kepesertaan BPJS kerap muncul dalam aspirasi masyarakat. Selain itu, ia menilai perhatian pemerintah juga perlu menyentuh sekolah swasta, sebab banyak siswa yang tidak diterima di sekolah negeri akhirnya beralih ke swasta.
“Kami berharap kebijakan di sekolah negeri, seperti pembebasan biaya komite, juga dapat dirasakan sekolah swasta. Setidaknya ada bentuk bantuan pendidikan agar beban masyarakat berkurang,” ungkapnya.
Terkait persoalan banjir dan drainase, Budiman memastikan aspirasi masyarakat telah ia sampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti secara bertahap. (Red/Adv)
