Bandar Lampung – Komisi IV DPRD Lampung menyoroti permasalahan banjir yang masih kerap terjadi saat intensitas hujan yang deras.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung Lesty Putri Utami menyampaikan sejauh ini pihaknya terus melakukan kordinasi dan turun langsung ke wilayah terdampak banjir.
“Mayoritas anggota DPRD Lampung turun ke wilayah-wilayah dapil yang terkena banjir, dan banjir ini sendiri sudah jadi bahasan khusus bagi kami di Komisi IV,” kata Lesty saat diwawancarai Tribun, Senin (3/3/2025).
Ketua Fraksi PDIP Lampung ini menyampaikan di dapilnya di beberapa wilayah Lampung Selatan terkena dampak banjir. Seperti di Kecamatan Natar, khususnya di wilayah Hajimena hingga Bataranila.
“Banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas sama sekali karena banjir ini. Air yang meluap merupakan kiriman dari wilayah Kemiling dan Pesawaran, sehingga tergenang di kecamatan Natar,” ujar Lesty.
Menurutnya, persoalan banjir sudah menjadi perhatian serius Komisi IV dan pemerintah provinsi juga telah meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir.
“Kita melihat respons cepat dari Gubernur Lampung yang meninjau wilayah terdampak banjir. Namun, sejauh ini baru di Bandar Lampung. Kami berharap pemerintah juga mengajak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Way Sekampung untuk turut serta dalam penanganan banjir di seluruh wilayah Lampung,” tuturnya.
Lesty Putri Utami menegaskan salah satu solusi utama yang perlu dilakukan adalah pengerukan sungai yang sudah mengalami pendangkalan.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuat regulasi khusus terkait penanganan banjir, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Dalam jangka panjang, perlu ada aturan khusus mulai dari perawatan sungai hingga penataan ruang hijau yang saat ini sudah minim, khususnya di Bandar Lampung. Sementara dalam jangka pendek, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah penanganan agar banjir tidak kembali terjadi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi banjir yang masih terjadi saat memasuki bulan Ramadan, yang berpotensi menghambat ibadah puasa masyarakat.
“Intinya, Komisi IV DPRD Lampung akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah, DORD, dan tanggung jawab kita bersama untuk mengurai permasalahan banjir di Lampung,” pungkasnya. (Red/Adv)
