Percepat Pemulihan Pascabanjir di Tiga Provinsi, Kemensos dan Pos Indonesia Salurkan Bantuan Rp543 Miliar

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah sebelumnya menyalurkan santunan bagi korban meninggal dunia dan luka berat, pemerintah kini mulai menyalurkan berbagai bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, meliputi bantuan isian hunian, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE), serta bantuan jaminan hidup (jadup).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa bantuan isian hunian diberikan sebesar Rp3 juta per keluarga, sementara BSSE sebesar Rp5 juta per keluarga.

“Sekarang kita sedang berproses penyaluran untuk bantuan isian hunian dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Untuk isian hunian sebesar Rp3 juta per keluarga, sementara BSSE sebesar Rp5 juta per keluarga,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi untuk menerima bantuan isian hunian dan BSSE mencapai 67.886 KPM, dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp543 miliar.

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses penetapan data penerima dilakukan secara berjenjang dan melalui proses verifikasi yang ketat.

“Data diproses dari bawah. Pertama BNPB memberikan data, kemudian ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan BNBA, lalu ditandatangani Kapolres dan Kajari, kemudian diverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah itu menjadi data final sebagai pedoman penyaluran bantuan,” jelasnya.

Selain bantuan tersebut, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Berdasarkan data yang telah diverifikasi, jumlah penerima jadup mencapai 248.588 penerima manfaat, dengan total anggaran lebih dari Rp335 miliar.

Pada tahap pertama, PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada 38.070 KPM, serta bantuan jadup kepada 143.496 penerima manfaat di tiga provinsi terdampak.

Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyaluran ini diharapkan bisa cepat tetapi juga tepat sasaran, prudent, penuh kehati-hatian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mengirimkan data dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyampaikan bahwa hingga 5 Maret 2026, pihaknya telah menyalurkan bantuan isian hunian dan BSSE kepada sekitar 17 ribu KPM atau lebih dari 26 persen dari total penerima.

Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Dari total 67 ribu keluarga penerima manfaat, kami menargetkan pada tanggal 15 Maret seluruh penyaluran sudah selesai, sehingga sebelum Lebaran semua masyarakat sudah menerima haknya,” ujar Haris.

Selain itu, PT Pos Indonesia juga akan segera menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada para penerima manfaat. Dengan jaringan kantor pos yang tersebar luas, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses bantuan tersebut.

Haris menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui tiga metode, yaitu pembayaran di Kantor Pos, penyaluran di komunitas seperti kantor desa atau kelurahan, serta pengantaran langsung ke rumah penerima, terutama bagi lansia atau masyarakat yang sedang sakit.

“Kami melibatkan sekitar 454 kantor pos di tiga provinsi tersebut untuk memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat,” jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, EVP Government and Corporate Business PT Pos Indonesia Hendra Sari, VP Penyaluran Dana PT Pos Indonesia Andi Rosa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berharap percepatan penyaluran bantuan ini dapat membantu masyarakat terdampak banjir untuk segera bangkit dan memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *