Jakarta – Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan peluncuran Sekolah Rakyat untuk siswa dari keluarga miskin. Ditargetkan, pada tahun ajaran baru semua sudah siap berjalan.
Sehubungan dengan hal ini, menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.
“Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kita harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target,” ujar Gus Ipul dalam rapat koordinasi yang membahas finalisasi regulasi, kesiapan lokasi, serta rekrutmen tenaga pengajar dan penerima program pada Senin (17/03/2025).
Gus Ipul menambahkan bahwa dalam masa persiapan ini, anak-anak yang akan bergabung dengan Sekolah Rakyat dapat mengikuti program matrikulasi selama satu tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
“Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut terungkap sudah ada 79 lokasi yang siap menjalankan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat, 2 lokasi di Perguruan Tinggi, dan 4 lokasi di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Selain lokasi yang sudah dikonfirmasi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan namun belum mengajukan surat resmi.
Dalam kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif.
“Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru,” kata Robben Rico.
Menurutnya, hingga saat ini, tim teknis juga masih menggodok penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.
Kementerian Sosial juga tengah membahas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program ini, termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk mengawal jalannya Sekolah Rakyat.
“Kami tidak ingin ada kendala di lapangan. Oleh karena itu, kami memastikan semua peraturan, anggaran, dan tenaga pendukung siap sebelum program ini diluncurkan secara resmi,” tambah Robben Rico.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, membantu mengurangi angka putus sekolah, serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. (Red/Adv)
