Oleh: Abdul Rohman Wahid, M.H (Pendamping PKH Lampung & Ketum GenPi Lampung)
Madani News – Di tengah kegaduhan politik dan ketimpangan ekonomi yang masih terasa pasca pandemi, masyarakat Lampung kini punya harapan baru: program Sekolah Rakyat dengan makanan bergizi gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih. Dua program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, ini bukan hanya program nasional, tapi menjawab kebutuhan paling nyata di akar rumput.
Lampung sebagai lumbung pangan, penghasil tebu, singkong, dan jagung, menyimpan ironi: banyak anak petani yang belajar dalam keadaan lapar. Banyak petani yang menggenggam cangkul tapi tak kuasa mengontrol harga. Di sinilah pentingnya melihat Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih bukan sekadar proyek pemerintah, tapi jalan keluar struktural bagi ketidakadilan sosial yang mengakar puluhan tahun.
Sekolah Rakyat: Mendidik dengan Gizi dan Martabat Data Dinas Kesehatan Lampung (2023) menunjukkan lebih dari 22 persen anak sekolah dasar di daerah tertinggal mengalami risiko kekurangan gizi. Dalam jangka panjang, ini menciptakan generasi lemah: secara fisik, intelektual, bahkan mental.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tahun ini mengatakan: “Tidak ada kemajuan tanpa anak-anak yang sehat dan cerdas. Negara harus hadir dari piring makan siswa, bukan hanya dari soal ujian.”
Program Sekolah Rakyat dengan makanan bergizi gratis adalah implementasi konkret dari amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya dalam makna akademik, tetapi juga dalam makna biologis dan sosial. Lampung bisa menjadi pelopor. Di kabupaten seperti Tulang Bawang, Lampung Timur, dan Pesisir Barat, sekolah-sekolah bisa menggandeng petani lokal sebagai penyedia bahan pangan, menciptakan ekosistem pendidikan yang hidup dan berdaya.
Program ini juga menjadi tamparan bagi elite daerah yang selama ini hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tapi lupa isi perut dan isi kepala siswa-siswa di desa terpencil.
Koperasi Merah Putih: Menantang Monopoli, Menghidupkan Ekonomi Desa
Di Lampung, banyak koperasi hanya hidup di papan nama. Padahal, provinsi ini punya sejarah panjang dalam gerakan petani dan ekonomi kolektif. Kini, lewat program Koperasi Merah Putih, pemerintah ingin membangkitkan kembali koperasi sebagai alat distribusi keadilan ekonomi.
Presiden Prabowo menegaskan: “Kita harus rebut kembali ekonomi kita dari oligarki. Rakyat kecil harus punya saham dalam kekayaan nasional.” Ini bukan retorika kosong. Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pemain langsung di sektor pangan, energi rakyat, hingga distribusi pupuk dan bibit.
Lampung bisa mengambil posisi strategis. Bayangkan jika koperasi tebu dan singkong rakyat dikelola langsung oleh petani, bukan dikuasai perusahaan besar yang hanya memberikan remah harga. Di daerah seperti Lampung Tengah dan Mesuji, koperasi bisa menjadi penentu harga, bukan pengekor pasar.
Di tengah rencana pengukuran ulang HGU milik perusahaan raksasa di Lampung, program ini jadi lebih relevan. Ketimpangan struktur agraria harus dibarengi dengan penguatan ekonomi rakyat lewat koperasi, agar tanah yang subur tidak hanya memperkaya segelintir pihak.
Rakyat Lampung Menanti Ketegasan Eksekusi Namun, sebesar apa pun niat politik dari Presiden, program ini bisa gagal jika kepala daerah dan DPRD pasif atau malah terjebak dalam konflik kepentingan. Pemerintah kabupaten/kota di Lampung harus menyambut program ini dengan strategi, bukan seremoni.
Sekolah Rakyat harus benar-benar hadir di lokasi yang membutuhkan, bukan hanya di pusat kota. Dapur umum sekolah harus dipasok dari petani lokal. Guru dan orang tua harus diajak menjadi mitra, bukan penonton. Di sisi lain, koperasi rakyat harus dikawal ketat agar tidak dijadikan kendaraan politik atau alat rente.
Kolaborasi lintas sector-BUMDes, pesantren, UMKM, petani, dan nelayan-harus jadi poros utama. Digitalisasi koperasi dan transparansi pengelolaan menjadi keniscayaan di era saat ini.
Kesimpulan: Keadilan Sosial Bukan Ilusi Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih adalah koreksi besar atas model pembangunan selama ini yang elitis dan eksklusif. Ini bukan soal memberi bantuan, tapi soal membangun sistem yang menjamin kesejahteraan jangka panjang.
Lampung harus mengambil peluang ini. Dari sawah dan ladang rakyat, lahir pangan untuk Sekolah Rakyat. Dari gotong royong petani dan nelayan, lahir koperasi yang adil dan mandiri. Dan dari program-program inilah, keadilan sosial yang dijanjikan Pancasila bisa menjadi nyata-bukan sekadar pasal dalam pidato.
Referensi:
– Prabowo Subianto, Pidato Kenegaraan, Juni 2025.
– Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023.
– BPS Lampung, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024.
– Kompas, “Makanan Gratis di Sekolah dan Transformasi Sosial”, Mei 2025.
– Faisal Basri, “Koperasi dan Perlawanan Ekonomi”, Harian Tempo, 2021.
