Bandar Lampung – Gedung DPRD Provinsi Lampung menjadi pusat perhatian pada Senin (1/9/2025) ketika ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika turun langsung menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Sejak pagi, halaman DPRD Lampung dipadati mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyuarakan sepuluh tuntutan utama. Di antaranya pengesahan UU Perampasan Aset, pemotongan gaji dan tunjangan anggota DPR, peningkatan gaji dosen dan guru, pemecatan menteri yang dianggap bermasalah, reformasi Polri, evaluasi Polda Lampung, penolakan RKUHAP, serta penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung kondusif, Gubernur Rahmat mengapresiasi sikap tertib para demonstran.
“Kami menghargai saudara-saudara yang menyampaikan aspirasi dengan damai. Ini bagian dari proses demokrasi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI akan selalu bersama rakyat.
“Kami hadir untuk memastikan aspirasi ini sampai dengan baik dan menghindari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menegaskan komitmen Polri untuk menjaga keamanan.
“Kami akan mengawal dan meneruskan aspirasi masyarakat Lampung ini ke pemerintah pusat. Mari kita jaga Lampung tetap kondusif,” kata Helmy.
Gubernur Rahmat menutup pertemuan dengan janji akan membawa aspirasi rakyat Lampung ke Jakarta.
“Saya akan menyampaikan langsung tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin daerah,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu berakhir tanpa insiden. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib, menjadikan aksi ini sebagai contoh kedewasaan berdemokrasi di Lampung. (Red/Adv)
