Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat menjadi jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih cita-cita sekaligus memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Karena itu, ia mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan.
Melalui pendidikan berasrama, anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan membangun masa depan tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Anak-anak (dari keluarga) miskin yang sudah gelap (harapannya), sekarang (di Sekolah Rakyat) pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Plt. Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Agus Jabo menjelaskan, penentuan calon siswa dilakukan melalui proses verifikasi langsung ke rumah untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi keluarga berdasarkan DTSEN. Hasil verifikasi selanjutnya dibahas di tingkat kabupaten sebelum daftar calon siswa ditetapkan oleh bupati dan disampaikan kepada Menteri Sosial.
“Jadi nanti target maksimalnya itu ke depan ini 2.500 siswa (SD, SMP, SMA). Sekarang ini masih kapasitas 1.000-1.500,” kata Agus Jabo.
Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan karakter serta fasilitas yang memadai bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Agus Jabo menekankan bahwa meskipun program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin, kualitas sarana dan prasarana tetap harus diupayakan sebaik mungkin.
“Kalau misalnya nanti di Pekalongan ada Sekolah Rakyat, saya pikir itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Walaupun ini untuk orang miskin, tapi sarana-prasarannya dibuat yang sebagus mungkin,” jelas Agus Jabo.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan anak, tetapi juga dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal dan memperkuat ekonomi keluarga.
“Konsepnya, anaknya kita sekolahkan, rumah orang tuanya kita perbaiki, dan ekonominya kita bantu. Jadi ini pengentasan kemiskinan (dilakukan) secara komprehensif,” kata Agus Jabo.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Agus Jabo menyebut pembangunan sekolah permanen terus dikebut agar semakin banyak daerah dapat bergabung dalam program tersebut.
“Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini,” kata Agus Jabo.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.
“Sekolah Rakyat itu di Kedungwuni, itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi,” kata Sukirman.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyatakan siap memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan dapat terealisasi pada 2027.
Berdasarkan data BPS 2026, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 mencapai 8,05 persen, dengan kemiskinan ekstrem sebanyak 1.030 jiwa. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,71, masih berada di bawah capaian Jawa Tengah sebesar 74,77 dan nasional sebesar 75,90.
Menurut data Pusdatin Kemendikdasmen, tantangan pendidikan juga terlihat dari jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 14.558 anak per 6 September 2026. Sementara itu, rata-rata lama sekolah pada 2025 baru mencapai 7,50 tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam upaya memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi, Alif Kamal, Hendri Kurniawan, Dardo Pratistyo, dan Antun Joko Susmana, serta Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara.
Turut hadir Sekretaris Daerah Pekalongan Mohammad Yulian Akbar, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinas Sosial Suprayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Murdiarso. (Red)







