Malang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya penguatan layanan sosial berbasis desa dengan mendorong aktivasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Kolaborasi Program Prioritas Presiden di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (30/3/2026), yang dihadiri kepala desa, operator data, serta pilar-pilar sosial.
“Fokus kita adalah layanan sosial. Saya ingin kepala desa menghidupkan Puskesos sebagai pusat layanan masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Desa Jadi Ujung Tombak Data Sosial
Gus Ipul menempatkan pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, peran RT/RW, operator SIKS-NG, hingga kepala desa sangat strategis karena memiliki kewenangan langsung dalam proses usulan maupun koreksi data masyarakat.
“Kepala desa bisa mengusulkan dan mencoret berdasarkan kondisi riil, tentu dengan kriteria yang ditetapkan BPS,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa jalur formal ini harus berjalan beriringan dengan jalur partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Perkuat Kanal Partisipasi Publik
Selain melalui sistem formal, Gus Ipul mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan dan sanggahan melalui berbagai kanal yang telah disediakan pemerintah, seperti:
- Aplikasi Cek Bansos
- Call center
- WhatsApp center Kemensos
“Kalau operator menggunakan SIKS-NG, masyarakat punya akses lewat aplikasi Cek Bansos,” jelasnya.
Puskesos Jadi Pusat Pengaduan dan Solusi
Dalam kerangka tersebut, Puskesos diharapkan menjadi simpul layanan sosial di tingkat desa.
Fungsinya tidak hanya menampung keluhan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap aduan ditindaklanjuti melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
“Keluhan tidak boleh berhenti di meja. Harus ada sistem yang memastikan semua ditindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Menjangkau “Invisible People”
Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan berbasis data ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, yang bertujuan memastikan seluruh warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial benar-benar terjangkau.
Ia mencontohkan siswa Sekolah Rakyat sebagai representasi kelompok rentan yang sebelumnya tidak terdata dalam sistem.
“Mereka adalah ‘the invisible people’, yang sebelumnya tidak terjangkau karena keterbatasan data,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Jadi Bukti Nyata
Kehadiran siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 47 Malang yang tampil percaya diri dalam acara tersebut menjadi bukti nyata dampak intervensi berbasis data.
Mereka menampilkan berbagai pertunjukan seperti pidato, paduan suara, hingga puisi yang mendapat apresiasi dari para peserta.
Bupati Malang Sanusi menyebut program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
“Memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu adalah bentuk sedekah terbaik. Tadi kita lihat, mereka sudah mampu berpidato dua bahasa,” ujarnya.
Menuju Sistem Sosial Terintegrasi
Melalui penguatan Puskesos dan DTSEN, pemerintah mendorong terbentuknya sistem layanan sosial yang lebih terintegrasi, responsif, dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki distribusi bantuan, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong kemandirian masyarakat.
“Kalau data kita kuat dan layanan kita hidup, maka negara benar-benar hadir untuk masyarakat,” pungkas Gus Ipul. (Red/Adv)
