Kupang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menyiapkan dan mengusulkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang berlangsung di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Minggu (31/5/2026).
“Target Presiden jelas, setiap kabupaten dan kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Sementara untuk tingkat provinsi bisa dua hingga tiga sekolah, tergantung kebutuhan dan kondisi objektif daerah,” kata Gus Ipul.
Kehadiran Menteri Sosial sekitar pukul 10.30 WITA disambut meriah oleh penampilan para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang. Beragam pertunjukan ditampilkan mulai dari baris variasi, pidato berbahasa Inggris dan Arab, drama, pembacaan puisi, paduan suara, hingga tarian Komodo yang menjadi simbol kekayaan budaya NTT.
Penampilan para siswa yang penuh percaya diri dan penghayatan itu sukses memukau para tamu undangan. Tak sedikit yang tampak terharu menyaksikan perubahan dan perkembangan anak-anak yang sebelumnya berasal dari keluarga kurang mampu.
Bagi Gus Ipul, penampilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan instrumen penting untuk membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin.
“Ini adalah persembahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga-keluarga yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Saya bangga melihat anak-anak tampil luar biasa hari ini. Ini bukti bahwa mereka memiliki potensi besar jika diberikan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini NTT baru memiliki satu Sekolah Rakyat rintisan yang berada di Kabupaten Kupang. Sekolah tersebut nantinya akan dipindahkan ke gedung permanen yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.
Secara nasional, pemerintah tengah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Saat ini terdapat 93 titik yang sedang dibangun dan tujuh titik lainnya masih dalam proses lelang.
“Mari bayangkan jika setiap kabupaten memiliki Sekolah Rakyat permanen dengan fasilitas lengkap, asrama, ruang belajar modern, laboratorium, perpustakaan, dan sarana pengembangan karakter. Inilah yang sedang kita bangun bersama,” kata Gus Ipul sambil menunjukkan desain Sekolah Rakyat yang ditayangkan di layar.
Senada dengan Menteri Sosial, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh wilayah NTT.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi peluang besar bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota membuktikan bahwa NTT mampu. Target kita jelas, seluruh 22 kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat, dan pemerintah provinsi juga memiliki dua Sekolah Rakyat tingkat provinsi,” tegas Melkiades.
Selain mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi NTT juga menyatakan kesiapan mendukung program prioritas Presiden lainnya, termasuk penguatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Melkiades, DTSEN menjadi fondasi penting dalam memastikan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi rujukan utama dalam menentukan berbagai bentuk bantuan dan intervensi sosial. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting agar masyarakat miskin benar-benar terlayani dengan baik,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Wali Kota Kupang Kristian Widodo, Bupati Kupang Yosef Dede, para kepala daerah se-NTT, jajaran Kementerian Sosial, operator desa, lansia produktif, orang tua siswa Sekolah Rakyat, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. (Red/Adv)
