Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat penyelesaian pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran masa transisi menuju operasional penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa fase transisi saat ini merupakan tahap krusial yang membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh pihak.
“Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Rabu (17/6/2026).
Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 48.975 calon siswa telah berhasil dijangkau melalui program Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 32.640 siswa. Sementara itu, progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen secara nasional telah mencapai 78,75 persen.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 178 Sekolah Rakyat akan beroperasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, dan 8 sekolah rintisan baru tahun 2026. Dari total lokasi permanen tersebut, sebanyak 69 titik telah selesai dibangun dan 24 lokasi lainnya telah siap difungsikan.
Meski pembangunan fisik hampir rampung, Gus Ipul mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh selesainya gedung sekolah.
“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” tegasnya.
Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menjadi indikator keberhasilan sekaligus tantangan tersendiri. Dari total calon siswa yang telah dijangkau, sekitar 85,8 persen berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara 77,6 persen berasal dari kelompok desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagian di antaranya merupakan anak-anak yang sebelumnya belum pernah bersekolah atau putus sekolah.
“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” kata Gus Ipul.
Memasuki tahap operasional penuh, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam proses penetapan siswa, pembentukan tim transisi, penyediaan dukungan tenaga pengajar, serta sosialisasi kepada masyarakat.
“Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” ujarnya.
Komitmen pemerintah daerah terhadap program ini mulai terlihat melalui berbagai langkah konkret yang telah dilakukan. Perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mempercepat tindak lanjut di lapangan.
“Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong adanya sosialisasi dan penyerapan siswa-siswi yang sesuai kriteria,” katanya.
Hal serupa disampaikan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menegaskan kesiapan mendukung proses transisi dari sekolah rintisan menuju sekolah permanen.
“Kami akan menindaklanjuti proses transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi,” ujarnya.
Untuk memastikan kesiapan operasional pada 14 Juli 2026, pemerintah telah menetapkan tujuh langkah percepatan, mulai dari penetapan siswa, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respons pemda di setiap tahap,” kata Gus Ipul.
Selain kesiapan teknis, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan pendampingan bagi siswa, meliputi layanan kesehatan, dukungan psikososial, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kota Palangkaraya, yang kemudian diikuti seluruh perwakilan daerah peserta rakor.
Ke depan, Kemensos juga akan membuka akses publik melalui kegiatan Open House Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, program ini menjadi intervensi sosial yang dirancang untuk memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. (Red)
