Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat lahir dari kejujuran negara dalam melihat realitas sosial, yakni masih adanya jutaan anak Indonesia yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gus Ipul mengatakan bahwa langkah pertama membangun Sekolah Rakyat adalah mengakui fakta bahwa masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh hak atas pendidikan.
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih menurut data BPS di seluruh Indonesia. Mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, keberadaan anak-anak tersebut sering kali luput dari perhatian sehingga belum tersentuh berbagai program pembangunan.
“Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, tidak usah jauh-jauh di Papua atau Solok Selatan. Di Jakarta ada Al-Jabbar, usianya 15 tahun dan tinggal sekitar 15 kilometer dari Istana Negara, tetapi tidak pernah sekolah,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyebut kelompok masyarakat tersebut sebagai the invisible people, yakni keluarga-keluarga yang mengalami penderitaan tetapi belum terlihat dalam sistem pelayanan negara.
Karena itu, Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah untuk berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk mempercepat pembangunan sekolah permanen sesuai target pemerintah, yakni satu kabupaten/kota satu Sekolah Rakyat.
“Saya percaya para gubernur, bupati, dan wali kota sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar program ini benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar berbagai program perlindungan sosial semakin tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Pemutakhiran dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal menggunakan aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan pemerintah desa, kelurahan, dan dinas sosial, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping sosial, layanan call center, dan WhatsApp Center.
“Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data dari bawah baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya berantakan, maka hasilnya juga akan bias,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas hadirnya Program Sekolah Rakyat yang dinilai membuka akses pendidikan bagi anak-anak Papua.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa mendapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini akan kami kawal agar segera dibangun pada tahun 2026–2027, dan selanjutnya di beberapa titik lainnya,” kata Mathius.
Saat ini pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua tengah berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H.W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (Red/Adv)
