Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sebanyak lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru mulai menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2026. Penambahan penerima tersebut terjadi setelah adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setiap triwulan pasti ada perubahan-perubahan penerima manfaat. Untuk triwulan kedua ini, ada lebih dari 470 ribu KPM baru yang mendapatkan bantuan, sementara pada triwulan pertama mereka belum menerima,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos setiap triwulan dilakukan berdasarkan DTSEN terbaru yang dimutakhirkan oleh BPS bersama pemerintah daerah dan Kementerian Sosial. Karena data terus bergerak dinamis, perubahan penerima bantuan menjadi hal yang wajar.
“Meskipun sebagian besar penerima masih tetap sama, tetapi pasti ada perubahan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus diperbarui,” katanya.
Menurut Gus Ipul, proses pemutakhiran data kini semakin cepat dengan dukungan lebih dari 70 ribu Operator Data Desa yang tersebar di berbagai daerah. Kehadiran operator tersebut dinilai sangat membantu masyarakat dalam memperbarui data, termasuk proses aktivasi maupun reaktivasi bantuan sosial.
“Sekarang kita sudah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa. Dengan sistem ini masyarakat bisa lebih cepat memperbarui data atau mengusulkan perubahan,” jelasnya.
Seluruh data hasil pembaruan kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah terintegrasi dengan dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, serta DTSEN milik BPS.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat sekaligus mengevaluasi usulan data dari daerah secara berkala.
“Lewat aplikasi ini kami bisa melihat perkembangan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat sekaligus mengukur usulan dan pembaruan data dari daerah,” terang Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pemutakhiran DTSEN untuk triwulan kedua 2026 telah selesai dilakukan. Dalam versi terbaru tersebut, jumlah data penduduk yang telah direkonsiliasi dengan Dukcapil mencapai sekitar 289 juta jiwa.
“Jumlah record yang masuk dalam DTSEN versi II tahun 2026 dan sudah direkonsiliasi dengan Dukcapil mencapai 289 juta orang,” ujar Amalia.
Pemerintah berharap pembaruan data secara berkala dapat memastikan bansos semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Red)
