Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendorong agar pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah.
Menurutnya, program ini tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan gizi semata, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi nyata, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Dengan alokasi anggaran yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun per bulan di Provinsi Lampung, Mikdar menilai potensi perputaran ekonomi sangat besar jika dikelola berbasis potensi daerah.
“Kita ingin uang ini benar-benar berputar di Lampung, khususnya di sekitar dapur-dapur SPPG yang tersebar di desa dan kabupaten/kota,” ujarnya, Senin (20/04/2026).
Ia menjelaskan, konsep awal program yang digagas pemerintah pusat sejatinya mendorong penggunaan bahan baku lokal agar terjadi efek berganda (multiplier effect) di masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan dapur yang menggunakan bahan pangan dari luar daerah.
“Harapan Presiden Prabowo Subianto jelas, bahan baku diambil dari masyarakat sekitar. Tapi kenyataannya masih ada yang menggunakan produk pabrikan dari luar daerah. Ini yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Mikdar mencontohkan, kebutuhan protein seperti ikan seharusnya bisa dipenuhi dari hasil budidaya lokal, seperti lele, patin, atau nila. Begitu juga dengan daging ayam yang idealnya berasal dari peternak setempat, bukan produk olahan industri besar.
“Kalau bahan baku dari masyarakat sekitar, maka uangnya kembali ke masyarakat. Ini yang akan menggerakkan ekonomi desa,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya kendala dalam penerimaan masyarakat terhadap menu makanan berbasis kearifan lokal. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian agar program dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan selera dan kebiasaan masyarakat.
Di sisi lain, Mikdar mengingatkan pentingnya pemerataan penerima manfaat antar dapur SPPG. Ia menilai saat ini masih terdapat ketimpangan jumlah penerima, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan layanan.
“Kita dorong ada pemerataan. Jangan sampai ada dapur yang hanya melayani di bawah 2.000 penerima, sementara yang lain lebih dari 3.000. Ini harus diatur dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi dengan memastikan jarak antara dapur dan penerima manfaat tidak terlalu jauh, sehingga kualitas makanan tetap terjaga.
Mikdar berharap, melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, program makan bergizi gratis tidak hanya sukses sebagai program nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Program ini harus memberi dampak ganda, tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal di Lampung,” pungkasnya. (Red/Adv)
