Pesawaran – DPRD Provinsi Lampung yang diwakili Anggota Komisi V, M. Syukron Muchtar, Lc., M.Ag., menghadiri kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar oleh Polda Lampung bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Sabtu (7/3/2026).
Program tanam raya ini merupakan bagian dari agenda nasional dalam mendukung swasembada pangan, yang secara nasional dipusatkan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, bersama Kapolri dan diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian daerah melalui sambungan virtual.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi pangan.
“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, termasuk dalam penguatan sektor pertanian,” ujar Helfi.
Berdasarkan data Polda Lampung, potensi lahan jagung di wilayah Lampung mencapai 10.344,82 hektare. Hingga awal Maret 2026, realisasi luas tanam telah mencapai 2.830,54 hektare dengan estimasi produksi sekitar 14.152,7 ton.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan oleh Posko Gugus Tugas Mabes Polri.
Pada kegiatan penanaman serentak tersebut, luas lahan yang digarap mencapai 97,02 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dengan estimasi produksi sekitar 582,12 ton jagung.
Program penguatan ketahanan pangan ini juga melibatkan 892 kelompok tani binaan Polri di Lampung dengan jumlah anggota mencapai 17.746 petani.
Pendampingan terhadap para petani dilakukan oleh jajaran Polres dan Polsek bersama kelompok tani agar potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian serta mewujudkan kemandirian pangan nasional. (Red/Adv)
