Bandar Lampung – Ancaman fenomena cuaca ekstrem yang dijuluki “Godzilla El Nino” mulai menjadi perhatian serius. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, mengingatkan seluruh pihak, khususnya petani, untuk bersiap menghadapi potensi kekeringan panjang yang telah diprediksi sebelumnya.
Menurutnya, Lampung sebagai daerah agraris termasuk wilayah yang rawan terdampak, sehingga langkah antisipasi harus segera dilakukan, terutama dalam pengelolaan dan penghematan air.
“Ini bukan isu biasa. Kekeringan ini panjang. Kalau daerah resapan kering, sumur bor bisa ikut mati, debit waduk juga turun,” tegasnya, Senin (13/4/2026).
Fauzi menekankan pentingnya peran Dinas Pertanian untuk bergerak cepat menyiapkan langkah konkret, termasuk pendekatan berbasis riset guna menjaga produktivitas di tengah kondisi lahan kering.
Salah satu strategi yang didorong adalah penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Ia mencontohkan komoditas seperti jagung dan padi yang perlu disesuaikan dengan kondisi minim air.
“Bibit harus disiapkan. Tidak bisa lagi pakai pola lama. Harus ada tanaman yang tetap bisa produksi walau air terbatas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur pertanian, khususnya optimalisasi sumur bor yang telah tersedia di sejumlah wilayah. Namun, kendala utama masih pada keterbatasan pasokan listrik.
Untuk itu, ia mendorong adanya kerja sama dengan PLN agar penggunaan sumur bor lebih efisien dan tidak lagi bergantung pada genset yang berbiaya tinggi.
Tak hanya itu, Fauzi juga meminta petani mulai mempertimbangkan perubahan pola tanam, baik dengan menanam lebih awal maupun beralih ke komoditas yang lebih tahan terhadap kekeringan.
“Semua opsi harus dibuka. Mau ubah pola tanam, ganti komoditas, atau pakai bibit tahan kering, itu wajib dipikirkan dari sekarang,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah secara detail oleh Dinas Pertanian, mulai dari karakteristik tanah hingga daerah yang berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.
“Pendekatannya harus kewilayahan. Setiap daerah beda karakter tanahnya. Itu yang harus dipetakan supaya kebijakan tepat sasaran,” pungkasnya. (Red/Adv)
