Jakarta – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh maraknya informasi palsu atau hoaks terkait bantuan sosial (bansos) yang beredar di media sosial. Ia menegaskan, pemerintah memastikan bansos tetap disalurkan secara utuh tanpa pengurangan, baik dari jumlah penerima maupun nominal bantuan.
Dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026), Gus Ipul menyebut sejumlah narasi keliru yang berkembang di masyarakat, mulai dari isu pemotongan bansos, pengalihan anggaran ke program lain, hingga berbagai modus penipuan berkedok bantuan sosial.
“Banyak informasi hoaks di media sosial yang menyesatkan. Bahkan, ini bisa masuk kategori penipuan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa kabar terkait pengurangan bansos tidak benar. Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen menyalurkan bantuan sesuai ketentuan kepada masyarakat yang berhak.
“Yang benar, bansos tidak akan dikurangi, baik jumlah penerima maupun nominal yang diterima masyarakat. Tidak ada pengalihan anggaran bansos untuk program lain,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap akun atau pihak yang mengatasnamakan Kementerian Sosial dan menjanjikan bantuan dengan syarat tertentu. Ia menekankan agar masyarakat tidak sembarangan memberikan data pribadi atau melakukan transaksi yang tidak jelas.
“Kalau menerima informasi soal bansos, cek dulu sumbernya. Jangan langsung percaya, apalagi jika diminta mengirim data pribadi, transfer uang, atau mengakses tautan yang tidak jelas,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat dapat memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian Sosial, maupun dengan menghubungi call center 021-171 dan layanan WhatsApp resmi di 08877-171-171.
“Silakan cek di kanal resmi Kemensos atau hubungi layanan yang tersedia. Jika ada informasi yang diduga hoaks, segera laporkan,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, kewaspadaan masyarakat menjadi faktor penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Kami ingin masyarakat terlindungi. Jangan sampai ada warga yang dirugikan karena percaya informasi palsu. Bansos adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, dan negara hadir untuk memastikan bantuan itu sampai dengan tepat,” pungkasnya. (Red)
