Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung menggelar dialog bersama mitra kerja dan dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, guna membahas berbagai persoalan dan evaluasi di sektor pendidikan di Provinsi Lampung.
Dalam dialog tersebut, anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah keluhan dan masukan dari masyarakat terkait dunia pendidikan, mulai dari sistem layanan online yang dinilai masih belum stabil, persoalan sistem zonasi, pentingnya sosialisasi kebijakan yang lebih masif, hingga masalah daya tampung sekolah yang belum merata.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, mengatakan bahwa persoalan pendidikan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.
“Persoalan pendidikan perlu diselesaikan dengan komunikasi dan evaluasi yang serius, karena menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah daerah harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mampu menghadirkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Ia juga menilai sistem layanan pendidikan berbasis online perlu terus diperbaiki agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun pelayanan administrasi pendidikan lainnya.
Selain itu, persoalan sistem zonasi dan keterbatasan daya tampung sekolah dinilai masih menjadi perhatian utama yang perlu dicarikan solusi secara bertahap dan berkelanjutan.
Komisi V DPRD Provinsi Lampung berharap melalui dialog dan evaluasi bersama Dinas Pendidikan, berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Provinsi Lampung.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Red/Adv)
