Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Sekolah Rakyat, penguatan layanan sosial di wilayah kepulauan, penanganan masyarakat adat, hingga usulan pembangunan sentra sosial di Provinsi Maluku.
Turut hadir dalam audiensi itu Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui, serta Tenaga Ahli DPR RI Charles Hutabarat. Sementara Gus Ipul didampingi Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Dalam kesempatan tersebut, Alimudin Kolatlena menyoroti tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang 92 persen wilayahnya berupa lautan. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, keterbatasan transportasi, hingga tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah.
“Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku,” ujar Alimudin.
Ia menilai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku,” katanya.
Saat ini, di Provinsi Maluku telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni Satuan Pendidikan SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat wilayah juga telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tahap berikutnya, yakni Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta seluruh persyaratan teknis segera dirampungkan agar dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL,” kata Gus Ipul.
Selain Sekolah Rakyat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui juga menyampaikan usulan pembangunan sentra sosial di Maluku guna memperkuat layanan sosial bagi masyarakat kepulauan dan pulau-pulau terluar.
Menurutnya, saat ini wilayah Maluku masih berada dalam cakupan layanan Sentra Wasana Bahagia Ternate, sementara rentang kendali pelayanan sangat luas dan sebagian besar wilayah berada di pulau yang berbeda-beda.
“Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas,” ujar Affandy.
Menanggapi usulan tersebut, Gus Ipul menyatakan dukungannya dan meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera melengkapi seluruh dokumen pendukung agar rencana pembangunan sentra sosial dapat dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.
“Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden,” pungkas Gus Ipul. (Red/Adv)
