Palu – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, melakukan dialog langsung dengan eks narapidana terorisme (napiter) di Auditorium UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama antara Kementerian Sosial dan UIN Datokarama Palu dalam penanganan kelompok rentan, khususnya eks napiter, yang sebelumnya disepakati bersama Rektor Lukman S. Thahir.
Sebanyak 67 eks napiter hadir dalam forum tersebut, mewakili total 105 orang yang tergabung dalam dua lembaga kesejahteraan sosial, yakni LKS Lingkar Persaudaraan Nusantara Poso dan LKS Pelita Ummat Palu.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak semata administratif, tetapi mengedepankan dialog dan pemahaman kebutuhan secara langsung.
“Saya lebih ingin mendengar pengalaman dan kebutuhan bapak-bapak sekalian, karena proses yang sudah dijalani tentu tidak mudah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, layanan Kementerian Sosial terhadap kelompok rentan berfokus pada tiga aspek utama, yakni perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan fisik agar penerima manfaat dapat kembali berfungsi secara utuh di tengah masyarakat. Adapun pemberdayaan sosial difokuskan pada penguatan kemandirian melalui keterampilan dan usaha.
Menurutnya, seluruh intervensi tersebut harus diawali dengan asesmen yang komprehensif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Kita harus tahu kebutuhan mereka. Apakah butuh pelatihan, modal usaha, atau penguatan di bidang tertentu. Semua harus berbasis kebutuhan riil,” jelasnya.
Dialog berlangsung interaktif, di mana para peserta secara terbuka menyampaikan pengalaman serta harapan mereka. Salah satu perwakilan, Akbar, mengapresiasi kehadiran langsung Menteri Sosial dalam forum tersebut.
“Ini kehormatan bagi kami. Jarang sekali kementerian hadir langsung dan berdialog seperti ini,” ujarnya.
Akbar juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi eks napiter dalam proses reintegrasi sosial, termasuk stigma dan keterbatasan akses ekonomi.
Ia berharap dukungan pemerintah tidak berhenti pada kegiatan ini, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan berkelanjutan.
“Kami ingin terus dibimbing agar bisa kembali diterima dan mandiri di masyarakat,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, serta jajaran terkait lainnya.
Melalui dialog ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan dalam penanganan kelompok rentan, termasuk eks napiter, agar dapat kembali berdaya dan berkontribusi di tengah masyarakat. (Red/Adv)
