Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar audiensi membahas penguatan Sekolah Rakyat, pemberdayaan masyarakat, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial selama ini terletak pada akurasi data penerima manfaat.
“Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” kata Gus Ipul saat membuka audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut Gus Ipul, data penerima bantuan harus dilihat secara berlapis, mulai dari desil nasional, regional, hingga lokal. Dalam proses tersebut, Kemensos juga melibatkan Badan Pusat Statistik untuk menentukan kategori desil dan memetakan intervensi program sosial yang telah diterima masyarakat, termasuk PBI JKN dari pemerintah pusat.
Ia meminta kepala daerah, khususnya Bupati Blitar Rijanto, mengetahui langsung data warga penerima bantuan sosial di daerahnya.
“Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” tegasnya.
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan melalui jalur formal dan partisipatif. Jalur formal dimulai dari RT/RW, desa, pemerintah kabupaten, hingga terhubung ke Kemensos melalui sistem SIKS-NG.
Menurutnya, bansos tepat sasaran tidak hanya berarti diberikan kepada warga yang berhak, tetapi juga harus mendorong penerima usia produktif menuju graduasi dan mandiri secara ekonomi.
Ia memaparkan, pada tahun 2025 total bantuan sosial di Kabupaten Blitar mencapai Rp490,3 miliar dengan jumlah 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM).
Untuk Program Sembako, realisasi Triwulan I 2026 mencapai Rp50,8 miliar bagi 84.718 KPM. Sementara pada 2025 total bantuan sembako mencapai Rp160,2 miliar bagi 93.470 KPM.
Adapun Program Keluarga Harapan atau Program Keluarga Harapan pada Triwulan I 2026 mencapai Rp30 miliar untuk 40.406 KPM, sedangkan pada 2025 total bantuan mencapai Rp127,3 miliar bagi 49.158 KPM.
Selain itu, bantuan YAPI tercatat Rp4,7 miliar untuk 3.359 penerima, bantuan permakanan Rp35,6 miliar untuk 4.177 penerima, serta BLTS sebesar Rp162,2 miliar untuk 180.312 KPM.
Sementara untuk PBI JK/PBI JKN berdasarkan SK Februari 2026, estimasi bantuan selama satu tahun mencapai Rp224,8 miliar dengan total 446.046 penerima.
Kabupaten Blitar juga didukung oleh berbagai pilar sosial, terdiri dari 124 pendamping PKH, 35 Tagana, 22 TKSK, 2 pendamping rehabilitasi sosial, dan 2 Pordam.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar Rijanto menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi bersama Kemensos dalam pelaksanaan program sosial dan pengembangan Sekolah Rakyat.
Ia mengungkapkan Kabupaten Blitar sebelumnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, namun masih terkendala ketersediaan lahan.
“Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blitar dapat difasilitasi lebih lanjut,” katanya.
Rijanto juga menyoroti masih adanya anak-anak putus sekolah di wilayahnya, mulai tingkat SD hingga SMA. Sebagian dari mereka terpaksa bekerja membantu keluarga, seperti memberi makan ternak hingga mencari pasir di sungai.
“Kondisi ini menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, Sekretaris Daerah Khusna Lindarti, Kepala Bappeda Litbang Sisilia Deka, Kepala Dinas PUPR Agus Zaenal, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Fia Laksono, dan Kepala Bidang Sumber Daya Alam PUPR Retiono Pratanto. (Red)
