Bekasi – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekolah Rakyat bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.
Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial di Bekasi, Rabu (6/5/2026).
“Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” ujar Gus Ipul.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta jajaran pimpinan Kementerian Sosial Republik Indonesia lainnya.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan dan layanan sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan, khususnya Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara profesional, tertib, dan sesuai aturan.
“Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan empat pesan penting kepada para pengelola BMN Sekolah Rakyat.
Pertama, mengubah cara pandang terhadap BMN sebagai instrumen layanan negara.
“BMN bukan sekadar urusan administrasi dan inventaris, tetapi instrumen layanan negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap aset negara, mulai dari tempat tidur, laptop, hingga gedung sekolah, harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kualitas hidup dan masa depan siswa.
Kedua, memastikan tata kelola yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, Sekolah Rakyat kini menjadi perhatian publik sehingga seluruh pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat,” pesannya.
Ketiga, merespons cepat setiap evaluasi dan temuan. Gus Ipul menekankan bahwa setiap temuan harus dijadikan bahan perbaikan, bukan diabaikan.
“Kalau ada masalah, cepat diidentifikasi, cepat dilengkapi, cepat dibenahi, dan jangan diulangi,” ujarnya.
Keempat, membangun budaya tertib dan transparan sejak awal. Menurutnya, banyak persoalan besar birokrasi berawal dari hal-hal kecil yang tidak ditangani dengan baik.
Ia menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci penting dalam melindungi negara sekaligus para pengelola aset.
“Negara sudah hadir penuh untuk siswa Sekolah Rakyat. Pastikan semua itu tercatat, terawat, dan bermanfaat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Gus Ipul mengingatkan bahwa BMN pada dasarnya merupakan amanah rakyat yang wajib dijaga.
“Jaga aset negara seperti menjaga amanah rakyat. Jangan wariskan masalah administrasi ke tahun berikutnya. Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
Pelatihan tersebut diikuti 332 peserta yang terdiri dari 166 wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan 166 pengelola barang/BMN dari berbagai Sekolah Rakyat di Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan aset negara, termasuk kemampuan penatausahaan BMN, identifikasi risiko, evaluasi pengelolaan, hingga tindak lanjut atas berbagai temuan administrasi. (Red)
