Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9/2026). Rapat membahas kepesertaan BPJS Kesehatan, pemutakhiran data, hingga penguatan pembiayaan jaminan kesehatan.
Presiden Prabowo turut memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
“Ini nanti (rapat) tentang kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya tentu ini kita ingin mendapatkan arahan Presiden tentang berbagai hal yang kita temukan di lapangan, terutama setelah adanya transformasi data ini,” kata Gus Ipul ditemui sebelum rapat.
Gus Ipul mengatakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Jadi, kita tahu bahwa sejak tahun 2025, awal tahun 2025, tepatnya bulan Februari, Inpres Nomor 4 Tahun 2025, kita telah data tunggal dan kita perlu mutakhirkan terus,” ujarnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan keberadaan DTSEN diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mendorong supaya collection iuran, pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik. Tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” kata Suahasil usai rapat.
Suahasil menjelaskan BPJS Kesehatan memerlukan penguatan kondisi keuangan untuk memastikan pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan dapat berjalan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program jaminan kesehatan dalam APBN 2026, yang akan dicairkan pada Oktober dan November.
“Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira Rp47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan hingga saat ini BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun, sedangkan manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
“Jadi ini ada cash flow gap untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan. Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun yang Rp10 triliun akan cair bulan ini, dan Rp10 triliun akan cair di bulan November,” kata Prihati.
Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah hal terkait peningkatan layanan BPJS Kesehatan, antara lain pentingnya gotong royong dalam pembayaran iuran peserta mandiri, inflasi medis, pertumbuhan penduduk, serta pengembangan layanan berbasis value based.
“Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (Red)













