Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam memperkuat integrasi data dan digitalisasi perlindungan sosial nasional.
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
“Kemensos saya kira sudah sangat bagus,” ujar Luhut.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Turut hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Pertemuan tersebut membahas percepatan integrasi digital bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Digital Public Infrastructure (DPI). Pemerintah menargetkan integrasi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, mempercepat layanan, serta mendukung target penurunan kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program digitalisasi bansos kini memasuki tahap yang semakin matang dan diarahkan agar bantuan sosial maupun program pemberdayaan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Program digitalisasi ini sudah sampai pada titik yang sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung target penurunan angka kemiskinan,” ujar Rachmat.
Sementara itu, Luhut meminta seluruh kementerian dan lembaga segera mengintegrasikan data ke dalam sistem digital pemerintah yang terhubung secara nasional. Menurutnya, sistem yang terkoneksi akan mempercepat pengambilan keputusan pemerintah sekaligus memperkecil potensi penyimpangan.
“Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi,” tegas Luhut.
Dalam kaitan tersebut, Kemensos terus memperkuat komitmen digitalisasi bansos yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan DTSEN dan aplikasi SIKS-NG, proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Kemensos juga menyiapkan penguatan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) yang menghubungkan penerima bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha, pendampingan, hingga akses pengembangan usaha secara bertahap.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan digitalisasi bansos dirancang untuk memangkas proses penyaluran bantuan yang sebelumnya memerlukan waktu panjang menjadi lebih singkat melalui sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik. Sistem tersebut juga dilengkapi mekanisme sanggah agar masyarakat dapat mengetahui alasan kelayakan penerimaan bantuan secara lebih terbuka.
Selain itu, Kemensos juga menyiapkan proses graduasi penerima manfaat melalui integrasi dengan program usaha produktif. Penerima manfaat yang telah mandiri nantinya diarahkan masuk ke program penguatan usaha melalui SAPA UMKM dan Kartu Usaha Produktif (KUP).
“Digitalisasi bansos bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian,” kata Agus Jabo.
Rapat juga membahas perluasan uji coba digitalisasi bansos yang sebelumnya telah dilakukan di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan Bali sebagai provinsi model penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara terintegrasi.
“Kami siap memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar data semakin akurat dan intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan secara lebih efektif,” tutup Agus Jabo. (Red/Adv)
