Jakarta – Pemerintah mulai merealisasikan program renovasi 10 ribu rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui kolaborasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Wali Kota Baubau Yusran Fahim dan Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
“Khusus untuk Tabanan, sementara yang bisa kita bantu adalah renovasi rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui kerja sama dengan Kementerian PKP,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, sebanyak 31 rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabanan telah masuk dalam tahap awal program renovasi dan ditargetkan mulai dibangun pada Juni 2026.
Program ini sekaligus menjawab aspirasi Pemerintah Kabupaten Tabanan terkait masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
“Masyarakat kami masih banyak yang rumahnya tidak layak huni. Maka dari itu kami datang mengharapkan uluran tangan dari pemerintah pusat,” kata I Made Dirga.
Saat ini, Kabupaten Tabanan telah memiliki sekolah rakyat rintisan yakni SRMP 17 Tabanan dengan jumlah 74 siswa yang berada di kawasan Sentra Mahatmiya Bali.
Tak hanya membahas renovasi rumah, pertemuan tersebut juga menyoroti percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Baubau diketahui telah menyiapkan lahan seluas 7,9 hektare di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea yang dinilai layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Wali Kota Baubau Yusran Fahim memastikan seluruh syarat administrasi telah diselesaikan agar proses pembangunan dapat segera berjalan.
“Kalau di catatan KemenPU awalnya masih ada catatan soal sertifikat, tapi sekarang sudah dipisahkan dan sudah clear,” jelas Yusran.
Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Jauhari mengungkapkan Baubau telah masuk daftar pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap ketiga dan kini tinggal menunggu penetapan lebih lanjut dari Menteri Sosial.
“Baubau sudah masuk tahap tiga. Semuanya sudah clear dan kriterianya sudah memenuhi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menegaskan pemerintah akan memberikan prioritas kepada daerah yang serius dan aktif menyiapkan kebutuhan program Sekolah Rakyat.
“Daerah-daerah yang effort-nya kuat itu harus menjadi prioritas. Baubau saya kira juga mewakili wilayah kepulauan di Sulawesi yang masih terbatas Sekolah Rakyatnya,” katanya.
Menurut Agus Jabo, pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembangunan 93 dari total 104 Sekolah Rakyat permanen tahap kedua yang ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 guna mendukung penerimaan siswa baru tahun ajaran mendatang.
“Kalau semua yang memenuhi syarat bisa masuk, tentu kita berharap semuanya dibangun. Presiden Prabowo Subianto ingin program ini cepat, terbaik, dan volumenya banyak,” tegas Agus Jabo.
Audiensi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Jauhari, jajaran tenaga ahli menteri, Staf Khusus Wali Kota Baubau Ilham Salam, serta Kabag Protokol Kota Baubau Muh Amy Chandra. (Red)
