Jakarta – Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menerima audiensi Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Balikpapan sebagai bagian dari program prioritas nasional.
Dalam pertemuan itu, Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
“Program ini harus dijalankan dengan cepat, tepat, dan berkualitas. Sekolah Rakyat dirancang menjadi yang terbaik, baik dari sisi fasilitas, pengelolaan, maupun kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyelenggarakan 166 Sekolah Rakyat rintisan dengan memanfaatkan fasilitas sementara milik Kemensos dan kementerian/lembaga lain. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 104 sekolah permanen serta penambahan unit sekolah rintisan baru.
Sekolah Rakyat mengusung konsep berasrama (boarding school) yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap unit akan dilengkapi fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, laboratorium, perpustakaan hingga sarana olahraga, dengan kebutuhan lahan minimal 6,8 hektare.
“Tujuan utamanya adalah memutus transmisi kemiskinan. Negara tidak ingin anak-anak dari keluarga miskin terus berada dalam lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Agus Jabo juga menyoroti masih adanya sekitar 4 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah atau putus sekolah. Karena itu, Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Selain pendidikan, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung negara, mulai dari makan bergizi, seragam, hingga perlengkapan belajar. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus membangun kepercayaan diri siswa.
Dalam kesempatan tersebut, Wamensos menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk proaktif atau “jemput bola” dalam mengakses program nasional, termasuk segera mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Bagus Susetyo menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan sekolah di daerahnya masih cukup tinggi.
“Daya tampung sekolah kami masih terbatas. Dari lulusan SD ke SMP sekitar 60 persen, dan dari SMP ke SMA sekitar 50 persen. Sekolah Rakyat tentu sangat membantu,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa ketersediaan lahan menjadi tantangan, karena sebagian lahan yang dimiliki belum memenuhi syarat luas minimal dan masih dalam proses legalisasi.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo mendorong agar Pemerintah Kota Balikpapan segera mengajukan proposal, meskipun proses administrasi lahan masih berjalan.
“Yang penting diusulkan terlebih dahulu agar masuk dalam perencanaan. Administrasi bisa menyusul selama ada progres yang jelas,” katanya.
Audiensi ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Arfiansyah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Herawaty, serta Staf Ahli Hendrik Wien.
Melalui sinergi pusat dan daerah, pemerintah optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipercepat, sehingga semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. (Red/Adv)
0
