Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai langkah antisipasi terhadap bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Senin (11/5/2026).
“Karena Bandar Lampung sering banjir, di samping lumbung sosial, bagusnya juga dibangun Kampung Siaga Bencana,” kata Agus Jabo.
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah menyalurkan bufferstock untuk mendukung lumbung sosial di Kota Bandar Lampung. Namun menurut Agus Jabo, keberadaan lumbung sosial saja belum cukup tanpa kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ia menjelaskan, melalui Kampung Siaga Bencana, warga akan mendapatkan pelatihan mitigasi dan penanganan bencana sehingga mampu mengurangi dampak bencana sekaligus mempercepat respons sebelum bantuan datang.
Selain itu, masyarakat juga akan dibekali kemampuan mengelola lumbung sosial secara maksimal agar bantuan dapat dimanfaatkan lebih efektif saat kondisi darurat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membentuk KSB dan menyiapkan sarana pendukung di wilayah rawan bencana.
“Kami sudah menyiapkan gudang di empat kecamatan yang telah diajukan pengajuannya,” ujar Eva.
Empat kecamatan yang diprioritaskan yakni Kecamatan Panjang, Kedamaian, Kedaton, dan Rajabasa yang dinilai rawan terdampak bencana banjir.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran DTSEN sebagai dasar penyaluran seluruh bantuan sosial pemerintah. Ia meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung aktif berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data masyarakat miskin dan miskin ekstrem selalu diperbarui.
“Harus berdasarkan data. Jadi harus bekerja sama dengan BPS untuk memetakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Bandar Lampung,” tegasnya.
Menurut Agus Jabo, monitoring dan evaluasi setelah bantuan disalurkan juga sangat penting dilakukan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan. (Red/Adv)
