Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Grobogan segera mencari lahan baru untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen setelah lahan yang sebelumnya diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Kepala Dinas Sosial Grobogan Indri Agus Velawati dan Kabid Linjamsos Grobogan Soemiati di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
“Untuk Sekolah Rakyat cari lahan yang clear ya,” tegas Agus Jabo.
Ia menjelaskan, selain status lahan yang harus jelas, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga wajib memenuhi sejumlah persyaratan lain, seperti memiliki akses jalan, tersedia listrik dan air bersih, serta tidak berada di kawasan rawan bencana.
Agus Jabo berharap Grobogan dapat segera memenuhi syarat tersebut agar bisa ikut dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.
“Saya ingin Grobogan, karena termasuk daerah miskin, bisa ikut penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini,” ujarnya.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan I 2026, terdapat 69.671 keluarga Desil 1 di Grobogan dari total 538.620 keluarga. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan akses pendidikan dan pemberdayaan sosial di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengusulkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Namun hasil survei menunjukkan lahan tersebut masuk kategori LSD sehingga tidak dapat digunakan.
“Kendalanya status LSD. Kami sudah audiensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Grobogan yang didominasi lahan pertanian sebagai penyangga pangan nasional menjadi tantangan tersendiri dalam pencarian lahan.
Pemerintah daerah kini juga berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk mencari kemungkinan lahan lain yang dapat dimanfaatkan.
“Kami masih melihat kemungkinan lahan di luar kawasan perhutanan sosial,” katanya.
Saat ini Kabupaten Grobogan belum memiliki Sekolah Rakyat, padahal program tersebut sangat dibutuhkan bagi anak-anak keluarga prasejahtera Desil 1 dan 2 DTSEN.
Program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga siswa. (Red)
