Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk memutus transmisi kemiskinan sejak dini, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi pemerintah daerah dari Kutai Kartanegara, Sinjai, dan Kaimana di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kamis (21/5/2026).
“Presiden memerintahkan pemutusan transmisi kemiskinan harus dimulai sejak dini, sejak SD. Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo.
Ia menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik, saat ini masih terdapat sekitar 4 juta anak yang belum mengakses pendidikan.
“Presiden ingin kemiskinan segera selesai. Dalam kondisi tertentu, orang tua yang kurang mampu meminta anak ikut bekerja, itu yang Presiden tidak mau,” katanya.
Agus Jabo menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 104 titik Sekolah Rakyat permanen sebagai pengganti sekolah rintisan, meskipun saat ini baru 93 titik yang berjalan karena sebagian lokasi masih menghadapi kendala teknis.
Sementara pada tahun 2026, pemerintah menargetkan tambahan 143 titik baru di berbagai daerah.
“Seluruh usulan daerah yang memenuhi syarat nantinya akan diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan pembangunannya,” jelas Agus Jabo.
Dalam audiensi tersebut, ketiga pemerintah daerah memaparkan progres pembangunan Sekolah Rakyat hingga usulan penguatan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri melaporkan kesiapan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Legalitas lahan telah diserahkan kepada Kemensos dan saat ini tengah memasuki tahap pematangan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana yang diwakili Wakil Ketua III DPRK Kaimana Dennis Yusuf Sawi menyampaikan kendala kondisi lahan yang masih berupa rawa sehingga membutuhkan penimbunan sebelum proses pembangunan dimulai.
“Terkait Sekolah Rakyat di Kaimana, lahannya sebenarnya sudah ada. Namun kondisi lahannya masih berupa rawa sehingga perlu penimbunan,” ujar Dennis.
Pemerintah Kaimana juga mengusulkan dukungan rekomendasi dari Kemensos guna memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyiapan lahan tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerahnya telah mencapai sekitar 69,8 persen.
“Di lapangan sudah ada empat gedung yang terpasang atap. Yang penting tanggal 14 Juli sudah bisa dipakai untuk proses belajar mengajar,” ujarnya.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Sinjai juga mengusulkan penguatan Program Kampung Siaga Bencana (KSB), pengisian lumbung sosial, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga penerima manfaat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Agus Jabo meminta seluruh pemerintah daerah menyiapkan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Sampaikan ke bupati, untuk mempersiapkan lahan bagus. Ini penting untuk program Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Khusus untuk penguatan Kampung Siaga Bencana dan lumbung sosial di Sinjai, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi lebih lanjut mengingat wilayah tersebut rawan banjir dan longsor.
Mengakhiri audiensi, Agus Jabo mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat dan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya.
“Orang miskin punya potensi, tapi kita di pemerintahan tidak pernah menjangkau mereka. Setelah beberapa bulan masuk Sekolah Rakyat, banyak potensi anak-anak mulai terlihat. Ada yang bagus bahasa Inggrisnya, bahasa Jepang, ada yang punya kemampuan lain,” pungkasnya. (Red)
