Jakarta – Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berbasis asrama (boarding school) dengan kualitas unggulan.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota, Banyuasin, Lampung Tengah, dan DPRD Aceh Singkil di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rabu (13/5/2026).
“Tujuan Sekolah Rakyat cuma satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan, konsep sekolah berasrama dipilih karena persoalan utama anak-anak dari keluarga miskin bukan hanya akses pendidikan, tetapi juga kondisi lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.
“Kalau mereka sekolah reguler dari pukul 7 sampai pukul 1 lalu pulang ke rumah. Rumahnya itu tidak layak, makan satu kali sehari, mau belajar lampunya tidak ada, pergaulannya juga tidak jelas. Bagaimana mereka mau berkembang? Itu jelinya Pak Presiden, ini ditangani dan negara yang mengurus,” ujarnya.
Menurut Agus Jabo, lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berisiko mengalami kemiskinan antargenerasi apabila negara tidak melakukan intervensi secara serius.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa.
“Perintah Pak Presiden itu ekonominya diurus juga. Ekonomi ibu bapaknya diurus, rumahnya yang rusak diperbaiki,” katanya.
Kemensos, lanjut Agus Jabo, telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki rumah keluarga miskin. Pada tahun ini, sekitar 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat ditargetkan direnovasi.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 titik dengan total 15.954 siswa. Pada tahun 2026, sebanyak 104 sekolah permanen ditargetkan mulai beroperasi pada Juli mendatang.
“Presiden maunya cepat, banyak dan terbaik,” ujar Agus Jabo.
Meski diperuntukkan bagi masyarakat miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), fasilitas Sekolah Rakyat disiapkan setara sekolah unggulan.
Setiap sekolah akan dilengkapi fasilitas pendidikan dan asrama terpadu, termasuk laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, hingga aula.
Agus Jabo juga menegaskan bahwa Presiden menginginkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin.
“Presiden memerintahkan tiap kabupaten/kota minimal punya satu Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Selain pendidikan gratis, pemerintah juga menanggung seluruh kebutuhan dasar siswa selama menempuh pendidikan, mulai dari makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, delapan seragam, hingga empat pasang sepatu.
Lulusan Sekolah Rakyat nantinya akan difasilitasi sesuai minat dan potensi masing-masing, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun menjadi tenaga kerja terampil.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menyatakan kesiapan daerahnya mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan seluas 10 hektare.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Salni Fajar, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan lahan baru seluas 6,5 hektare di dekat kompleks perkantoran Pemkab Banyuasin setelah usulan sebelumnya tidak memenuhi kriteria.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat Kemensos dan perwakilan pemerintah daerah, termasuk Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah, Ari Nugraha Mukti. (Red/Adv)
