Jakarta – Maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait bantuan sosial (bansos) hingga rekrutmen guru Sekolah Rakyat (SR) kembali menjadi perhatian publik. Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan instan yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.
Belakangan, beredar berbagai narasi menyesatkan, mulai dari isu pengalihan anggaran bansos, penghapusan sejumlah program bantuan, hingga informasi rekrutmen guru Sekolah Rakyat yang diklaim bisa langsung menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan berbagai fasilitas tertentu. Seluruh informasi tersebut dipastikan tidak benar.
Kemensos menegaskan bahwa bantuan sosial tetap disalurkan sesuai ketentuan tanpa pengurangan, baik dari jumlah penerima maupun nominal bantuan. Pemerintah juga tidak pernah mengalihkan anggaran bansos ke program lain sebagaimana yang ramai diberitakan dalam konten-konten tidak valid.
Selain itu, terkait rekrutmen tenaga pengajar Sekolah Rakyat, pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran melalui tautan tidak resmi, pesan berantai, maupun jalur yang meminta imbalan tertentu. Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan isu tersebut.
“Informasi yang beredar di luar kanal resmi perlu diverifikasi terlebih dahulu. Jangan mudah percaya, apalagi jika disertai permintaan data pribadi atau sejumlah uang,” demikian imbauan resmi Kemensos.
Fenomena hoaks ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial. Tidak hanya menimbulkan keresahan, hoaks juga membuka peluang terjadinya penipuan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Kemensos mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs resmi, media sosial terverifikasi, maupun layanan pengaduan resmi. Masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Selain itu, masyarakat diingatkan untuk menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kredibilitasnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari dampak penyebaran informasi palsu.
Dengan meningkatnya literasi digital dan kewaspadaan bersama, diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, serta mampu menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya. (Red)
