Surabaya – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya akurasi data dan penguatan kredibilitas lembaga dalam pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar pelayanan sosial benar-benar tepat sasaran dan maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Dialog Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Jawa Timur di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (9/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk pelayanan yang dijalankan oleh LKS.
“Jadi salah satu tugas saya bersama Ibu Gubernur, para bupati dan wali kota melalui dinas sosial masing-masing adalah melakukan pemutakhiran data. Ini instruksi langsung dari Presiden,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, proses pembaruan data dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif. Jalur formal dilakukan mulai dari RT/RW, lurah atau kepala desa, kemudian diteruskan ke dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi sebelum ditetapkan kepala daerah.
Untuk mendukung proses tersebut, Kemensos telah menyiapkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang menghubungkan operator desa, dinas sosial, hingga Kementerian Sosial secara terintegrasi.
“Melalui aplikasi SIKS-NG ini, proses pembaruan data bisa lebih cepat dan terukur,” jelasnya.
Selain jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung melalui aplikasi Cek Bansos, call center, maupun layanan WhatsApp center yang disediakan pemerintah.
Tak hanya soal data, Gus Ipul juga mendorong seluruh pengelola LKS untuk membangun kredibilitas lembaga melalui proses akreditasi dan standarisasi pelayanan. Menurutnya, lembaga yang kredibel akan lebih mudah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi dan sektor swasta.
“Mari kita bangun lembaga yang kredibel agar bisa bekerja sama dengan banyak pihak dan tidak selalu bergantung pada anggaran negara,” ujarnya.
Ke depan, Gus Ipul berharap pertemuan tersebut melahirkan rencana aksi bersama dalam memperkuat pelayanan sosial melalui revitalisasi lembaga, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas layanan LKS di seluruh Jawa Timur.
“LKS harus benar-benar hadir untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi langkah Kemensos yang dinilai serius memperkuat peran LKS melalui terbitnya Permensos Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
“Ini menunjukkan perhatian besar dari Pak Menteri agar LKS sebagai mitra strategis pemerintah bisa semakin hidup dan berkembang,” ujar Adhy.
Ia juga menekankan pentingnya akreditasi dan standarisasi pelayanan agar seluruh kegiatan sosial yang dilakukan LKS benar-benar memenuhi standar pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono, serta jajaran pejabat Kemensos lainnya.
Hadir pula Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, Ketua Baznas Jawa Timur Prof. KH. Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jawa Timur KH. Abdul Hakim Mahfudz, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani, dan para kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya turut menampilkan pertunjukan hadrah dan tari tradisional Remo untuk menyambut para tamu undangan. (Red/Adv)
