Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi anggota DPRD dan sejumlah kepala daerah untuk membahas berbagai persoalan sosial di daerah, mulai dari kemiskinan, validitas data bansos, pekerja migran Indonesia (PMI), hingga pengembangan Sekolah Rakyat, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Kepala Dinas Sosial Trisno, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda.
Sementara itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, serta jajaran staf khusus dan tenaga ahli menteri.
Dalam arahannya, Gus Ipul menyoroti fenomena the invisible people, yakni kelompok masyarakat miskin dan rentan yang selama ini luput dari perhatian negara karena tidak terdata dengan baik. Ia mencontohkan kisah seorang anak bernama Al-Jabbar yang belum pernah mengenyam pendidikan meski tinggal tidak jauh dari pusat pemerintahan.
“Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi tidak jauh dari kita. Tapi penderitaannya tidak tampak karena mereka tidak pernah menyampaikan apa yang jadi kebutuhan mereka,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, persoalan serupa masih banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama wilayah kepulauan dan kawasan dengan keterbatasan akses layanan sosial. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah aktif memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar warga rentan tidak lagi terlewat dari intervensi pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati menyampaikan masyarakat di wilayahnya menghadapi tekanan sosial yang kompleks, mulai dari kekeringan ekstrem, dampak perubahan iklim, kemiskinan, hingga persoalan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Kami datang bukan meminta belas kasihan, tapi kami datang ingin memastikan negara hadir lebih kuat dan lebih adil bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi PMI asal NTT yang kerap dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia dan keluarga kesulitan memulangkan jenazah ke kampung halaman akibat keterbatasan biaya.
“Negara tidak boleh berhenti hadir di bandara debarkasi. Negara harus hadir sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara bermartabat ke kampung halamannya,” katanya.
Selain itu, Kristien meminta penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dukungan afirmasi untuk wilayah kepulauan dalam pemutakhiran data sosial, serta penguatan lumbung sosial di daerah rawan kekeringan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih menyoroti persoalan penonaktifan hampir 10 ribu kepesertaan PBI-JK di Kota Mataram yang menjadi perhatian masyarakat.
“Bagaimana pengawasan terhadap proses pencoretan yang hampir 10 ribu masyarakat Kota Mataram ini dari kepesertaan BPJS PBI agar tidak terjadi kesalahan data lagi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos untuk judi online dan pinjaman online, serta perlunya rumah singgah bagi Pemerlu Atensi Sosial di Kota Mataram.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menjelaskan penonaktifan kepesertaan PBI-JK bukan berarti pengurangan kuota bantuan, melainkan pengalihan kepada warga lain yang lebih membutuhkan di daerah yang sama.
“Kalau ada yang dinonaktifkan 10 ribu di tempat Ibu, itu artinya ada 10 ribu warga baru di tempat Ibu yang dapat. Jadi bukan dikurangi, dialihkan kepada yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul bersama para kepala daerah juga membahas progres pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah. Kabupaten Jombang disebut menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan paling maju, sementara Batang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.
Adapun Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, Pangandaran, dan Garut turut menyampaikan kesiapan lahan, dokumen teknis, hingga proses penjangkauan calon siswa.
Gus Ipul menjelaskan jumlah siswa Sekolah Rakyat terus ditingkatkan setiap tahun. Saat ini terdapat sekitar 15 ribu siswa existing dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 46 ribu siswa pada 2026, lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, hingga mencapai lebih dari 400 ribu siswa pada 2029.
“Target Presiden, satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan setiap provinsi sekurang-kurangnya dua gedung permanen,” ujar Gus Ipul.
Ia meminta dukungan penuh pemerintah daerah agar proses penjangkauan siswa dan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Mari kita sambut program Presiden ini dan kita pastikan yang dijangkau benar-benar anak-anak yang paling membutuhkan,” katanya.
Gus Ipul kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum, melainkan melalui sistem penjangkauan langsung terhadap anak-anak dari keluarga paling miskin yang terdata dalam DTSEN.
“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada susupan. Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di DTSEN dan benar-benar hasil penjangkauan,” tegas Gus Ipul.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah memperkuat operator data desa karena keberhasilan bansos tepat sasaran dan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada akurasi data di lapangan.
“Nasib kita tergantung pada operator data desa. Karena yang meng-input itu operator data desa,” pungkasnya. (Red)
