Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan arahan kepada para Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura secara daring dari Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Arahan tersebut menekankan pentingnya ketepatan dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, khususnya di wilayah Madura yang dikenal sebagai basis pesantren.
“Utamakan anak-anak terlantar, anak-anak yang masuk dalam kategori miskin ekstrem,” tegas Gus Ipul.
Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.
Gus Ipul secara tegas mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penjangkauan, termasuk tidak mengambil anak yang sudah bersekolah atau sedang menempuh pendidikan di pesantren.
“Jangan sekali-sekali mengambil siswa yang sudah sekolah di tempat lain atau sedang berada di pesantren,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penjangkauan siswa Sekolah Rakyat harus berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan.
“Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, yang ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu yang kita pegang,” jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya integritas dalam proses tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik titipan, manipulasi data, maupun penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun merupakan pelanggaran serius.
Khusus di wilayah Madura, ia meminta para pendamping PKH tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, LSM, ulama, dan kiai.
“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak kiai yang harus kita hormati. Maka komunikasi harus dijaga dengan baik,” pesannya.
Lebih lanjut, ia menekankan empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam penjangkauan, yaitu kesesuaian data dengan kondisi riil, status anak yang belum sekolah atau berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan berasrama, serta persetujuan keluarga.
Di akhir arahannya, Gus Ipul mengingatkan para pendamping untuk tetap rendah hati dalam menjalankan tugas.
“Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pendamping PKH untuk bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan negara, serta memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (Red)
