Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik, untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat dengan penuh kejujuran dan integritas.
Dalam pertemuan daring bersama jajaran Sekolah Rakyat, Kamis (30/4/2026), Gus Ipul menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saya tidak akan bosan mengingatkan. Ini berlaku untuk semua, termasuk saya sendiri. Intinya jangan ada korupsi, penyalahgunaan, penyimpangan, kekerasan seksual maupun fisik, bullying, maupun intoleransi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan.
“Jika ada tanda-tanda bullying, kekerasan, atau intoleransi dan terbukti, maka secepat itu pula kita akan berhentikan,” ujarnya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, dilakukan secara berlapis, baik dari internal Kemensos maupun lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparat penegak hukum lainnya.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya program tersebut. Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa integritas tidak hanya dibangun melalui pengawasan, tetapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh pelaksana program.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan mulia, yakni memberikan akses pendidikan bagi masyarakat paling tidak mampu.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Orang yang tidak mampu jangan dilukai, jangan disakiti, jangan diperas. Justru harus kita muliakan dan kita hormati, sebagai bagian dari perintah agama dan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 34,” pungkasnya. (Red)
