Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa momentum pasca-Lebaran 2026 harus menjadi titik awal percepatan kinerja di lingkungan Kementerian Sosial dengan semangat disiplin, kolaborasi, dan orientasi pelayanan yang lebih kuat kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan (Rapim) usai libur Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar secara hybrid di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
“Pasca-Lebaran ini harus menjadi awal percepatan kerja yang lebih disiplin, lebih bersih, dan lebih berdampak. Semua program, data, pengawasan, dan layanan harus bermuara pada satu tujuan, yakni melindungi, menguatkan, dan memuliakan masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral di tubuh Kemensos. Seluruh unit kerja diminta bergerak dalam satu orkestrasi untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Satu orkestrasi yang terhubung. Para direktur harus duduk bersama, mencari solusi dan mengintegrasikan program agar berdampak nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Percepatan Sekolah Rakyat dan Penguatan SDM
Gus Ipul juga mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Ia meminta disiapkan solusi transisi yang layak bagi daerah yang belum memiliki fasilitas permanen.
Selain itu, evaluasi pemerataan sumber daya manusia (SDM) juga harus dilakukan secara jujur dan menyeluruh.
“Harus jelas mana yang kurang guru, wali asuh, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya,” jelasnya.
Layanan Sosial Harus Humanis dan Berbasis Komunitas
Dalam bidang rehabilitasi sosial (rehsos), Gus Ipul menekankan pentingnya pendekatan yang humanis, berbasis keluarga, dan komunitas dalam melayani lansia, penyandang disabilitas, anak, korban napza, dan kelompok rentan lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa sentra-sentra Kemensos harus menjadi ujung tombak layanan yang aktif, responsif, dan solutif.
“Sentra tidak boleh hanya administratif. Harus menjadi pusat layanan terpadu yang mampu membaca persoalan sosial dan menghadirkan solusi,” ujarnya.
Bansos Harus Tepat Sasaran dan Transparan
Terkait perlindungan sosial, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial harus semakin tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Ia juga meminta agar setiap aduan masyarakat ditangani secara cepat dan solutif.
“Perlindungan sosial harus menjadi bantalan masyarakat rentan sekaligus dihubungkan dengan pemberdayaan menuju kemandirian,” katanya.
Dorong Pemberdayaan dan Graduasi KPM
Gus Ipul mengingatkan pentingnya penguatan program pemberdayaan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
“Pemberdayaan harus melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Target graduasi harus jelas,” tegasnya.
Perkuat Data dan Pengawasan
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan, serta mendorong seluruh unit kerja untuk berbasis data, bukan asumsi.
Selain itu, penguatan peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dinilai krusial untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan minim risiko.
“Pengawasan harus lebih dini, cermat, dan menyentuh titik rawan. Tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan dan pendampingan,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, seluruh unit kerja harus terbuka terhadap pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
“Penguatan pengawasan penting agar tidak ada ruang bagi kelalaian, pemborosan, atau penyimpangan dalam program yang menyangkut rakyat kecil,” pungkasnya. (Red/Adv)
