Banten – Sejumlah mahasiswa tergabung dari DEMA UIN SMH Banten, BEM UNTIRTA, BEM UPI, SEMPRO, PERMAHI Kom. UIN SMH Banten, Pena masyarakat. Yang tergabung dalam aliansi BANTEN BERGERAK melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memberikan rapot merah terhadap kepemimpinan Jokowi dalam 10 tahun.
“RAPOT MERAH KEGAGALAN REZIM JOKOWI”
Krisis yang dibuat sistem ekonomi politik kapitalisme memnbuat negara-negara Imperialisme semakin gencar dalam memeperdalam kerusakannya. krisis pangan,invasi perang dan krisis iklim menjadi dampak yang signifikan bagi kehidupan umat manusia. Pada dua tahun terakhir terlihat ada 135 juta orang di 53 negara menghadapi kelaparan akut sebelum pandemi, dan menjadi 345 juta orang di 73 negara di tahun 2023.
Kondisi ini diperparah dengan adanya rentetan ekspor kapital di negara-negara berkembang dengan dalih mengobati krisis imperialisme itu sendiri. Untuk itu konsolidasi yang masif para kaum pemodal untuk memastikan kelancaran ekspor kapital itu sendiri cukup sederhana yaitu dengan memberangus hak-hak demokrasi rakyat dengan cara di kriminalisasi dan di represifitas dan hari ini wajah demokrasi dunia banyak penurunan termasuk di Indonesia menurut laporan Economicst Inteligence Unit (EIU) yang menyatakan bahwa Demokrasi di Indonesia bergerak stagnan Indonesia menempati angka 6.71 poin belum masih begerak dan masuk dalam kategori cacat.
Penurunan demokrasi indonesia sangat berpengaruh kepada masyarakat indonesia dengan terciptanya kebijakan-kebijakan yang anti kepada rakyat seperti munculnya UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU IKN. Regulasi atau kebijakan ini dibuat sangat minim dari pasrtisipasi masyarakat. Dan makin menggerogoti kesejahteraan masyarakat mulai dari PHK Massal secara sepihak, masifnya outsorching,fleksibilitas tenaga kerja, dan dijauhkannya kepastian kerja bagi masyarakat. Tak hanya itu kaum muda hari ini pun di persulit dengan adanya pembiayaan pendidikan yang semakin mahal dan daya serap tenaga kerja yang minim.
Dengan kebergantungannya negara terhadap investasi asing mengharuskan pemerintah menyediakan lahan seluas-luasnya untuk kebutuhan para investor. Hal ini sangat berdampak kepada mayoritas masyarakat indonesia. untuk memperlancar dan menyediakan lahan seluas- luasnya pemerintah membuat kebijakan seperti proyek strategis nasional (PSN), Bank Tanah, dan Food estate. melansir dari data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tercatat 2.939 letusan konflik Agraria di era kepemimpinan Jokowi yang didominasi perkebunan dan PSN.angka letusan konflik ini mengalami kenaikan dua kali lipat dari kepemimpinan sebelumnya. Tentunya fakta keadaan hari ini tidak bisa dihindari oleh masyarakat indonesia, masifnya perampasan ruang hidup dan memperparah krisis iklim yang terjadi.
Salah satu contohnya seperti yang terjadi di Banten hari ini perampasan ruang hidup di pulau sangiang dari 1993 hingga saat ini warga terus dipaksa untuk keluar dari pulau tersebut oleh PT.PKP disertai represifitas dan kriminalisasi ditambah lagi dengan adanya pembangunan PLTU 9 & 10 suralaya salahsatu proyek ambisius Jokowi pembangunan ini salahsatu dari 21 pembangunan PLTU yang memperparah krisis iklim hari ini.
Tak cukup hanya itu dengan kondisi krisis yang dialami masyarakat hari ini seperti kenaikan harga sembako yang sangat signifikan dan kondisi yang menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan suatu hal yang wajar untuk bagaimana masyarakat bergerak melawan ketertindasan atas krisis multidimensi itu sendiri, akan tetapi perlawanan masyarakat yang sekedar hanya ingin merasakan hak hidup layak yang memang semestinya dimiliki oleh semua masyarakat indonesia malah menjadi kenestapaan bagi gerakan gerakan rakyat yang malah di represif dan dikriminalisasi oleh aparatur negara lewat para aparat kepolisian bahkan TNI sekalipun, hal ini menandakan bahwa aparatur negara jelas sangat tidak berpihak kepada masyarakatnya sendiri.
Pemerintah yang seharusnya menuntaskan kriminalitas dan pelanggaran HAM berat baik hari ini dan di masa lalu pemerintah kepemimpinan jokowi malah memberikan gelar tanda kehormatan untuk sipelanggar HAM itu sendiri. hal ini jelas menandakan bahwa pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat melainkan berpihak kepada kepentingan politik dan para investor.
Berangkat dari kondisi dan situasi objektif yang dialami oleh mayoritas masyarakat indonesia hari ini. Masyarakat tidak bisa lagi menggantungkan nasib kepada individu dan kelompok elite politik yang menghamba kepada investasi asing dan berwatak neolib melalui dagelan-dagelan pemilu melainkan seharusnya rakyat memperjuangkan haknya lewat kekuatan gerakan politik yang lahir dari kesadaran akan keadaan hari ini.
Gerakan ini tidak di tunggangi oleh siapapun dan pihak manapun.
Dalam situasi dan kondisi hari ini kami menuntut :
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo segera menghentikan segala bentuk penyelewengan tersebut dan sadar harus bersikap netral, kembalikan lagi demokrasi negara Indonesia ke dalam kontitusi.
2. Cabut UU CIPTAKERJA dan PP turunannya
3. pendidikan gratis dan kepastian kerja layak
4. Usut tuntas pelanggaran HAM.
5. Turunkan Harga sembako
6. Stop Perpanjangan HGB PT. Pondok Kalimaya Putih di Pulau Sangiang.
7. Tolak Proyek Strategis Nasional.
8. Wujudkan Reforma agraria sejati.
9. Hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat
10. Cabut UU Anti-rakyat ( ITE, KUHP), dan revisi UU Minerba.
11. Sahkan UU masyarakat adat
12. Turunkan Harga Sembako
13. Mengutuk keras segala bentuk penyelewengan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas negara untuk memihak dan memenangkan salah satu pasangan calon peserta pemilu.
14. Mengutuk dan hentikan segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
15. Turunkan biaya kesehatan
16. Maksimalkan potensi maritim untuk mewujudkan kesejahteraan pesisir.
17. Wujudkan pemerataan infrastruktur dan suprastuktur pendidikan yang berkeadilan.
18. Wujudkan pemerataan pembangunan yang mengedepankan HAM dan Ekosistem lingkungan.
19. Tindak tegas KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme).
(Red/Yoga)
