Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 miliar untuk pembangunan dan perbaikan 52 ruas jalan dan jembatan pada tahun 2025.
Di tengah euforia pembangunan tersebut, bagaimana sebenarnya peran pengawasan dari DPRD Provinsi Lampung?
Tribun Lampung berkesempatan melakukan wawancara bersama Wahrul Fauzi Silalahi, anggota Komisi IV DPRD Lampung, di studio Tribun Lampung, pada Senin 26 Mei 2025.
Bagaimana hasil wawancaranya, simak di bawah ini:
Bagaimana Komisi IV mengawasi progres pembangunan dan perbaikan jalan di Lampung?
Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin sampaikan bahwa sejak masa perjuangan Pak Gubernur Mirza dan Ibu Jihan dalam kampanye, saya ikut mendengar dan melihat langsung keluhan masyarakat.
Intinya, keluhan utama mereka adalah soal infrastruktur, terutama jalan.
Alhamdulillah, dalam 100 hari kerja, gubernur dan wakil gubernur langsung memprioritaskan pembangunan jalan.
emerintah provinsi bergerak cepat menentukan titik-titik pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
Terlebih gubernur kita masih muda dan sangat terbuka terhadap masukan masyarakat.
Bahkan, warga bisa langsung menyampaikan keluhan melalui media sosial beliau.
Sementara itu, Komisi IV melakukan pengawasan secara rutin, baik melalui rapat kerja bersama dinas teknis, seperti BMBK maupun inspeksi langsung ke lapangan.
Kami ingin memastikan progres pembangunan benar-benar terlihat dan tidak hanya ada di atas kertas.
Apakah anggaran Rp450 miliar untuk 52 ruas jalan sudah proporsional dan tepat sasaran?
Penentuan lokus pembangunan dilakukan berdasarkan riset, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta kajian yang komprehensif.
Dari evaluasi awal kami, anggaran ini cukup signifikan dan patut diapresiasi.
Namun, masyarakat kadang tidak mengetahui mana jalan yang jadi tanggung jawab desa, kabupaten, provinsi, atau nasional.
Untuk itu, gubernur juga mendorong kolaborasi dengan para kepala daerah; bupati dan wali kota, agar pembangunan bisa berjalan sinergis, terutama untuk jalan-jalan yang sudah lama tidak tersentuh.
Enam dari 52 ruas jalan masuk program prioritas percepatan. Bagaimana Komisi IV menilai hal ini?
Kami mendukung percepatan, apalagi jika ruas-ruas tersebut menghubungkan kawasan ekonomi strategis.
Tapi, penetapan prioritas harus berbasis pada data kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pertimbangan politis atau popularitas.
Kami terus mendorong agar pemetaan kebutuhan melibatkan partisipasi masyarakat.
Kami sadar APBD kita terbatas, tapi Gubernur Lampung adalah sosok yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.
Kita bisa belajar dari kasus sebelumnya, saat jalan-jalan kita viral dan akhirnya mendapat bantuan pusat. Ini bisa menjadi strategi percepatan pembangunan yang efektif.
Apakah Komisi IV terlibat dalam pengawasan teknis atau administratif dan apa kendalanya?
Kepala Dinas BMBK saat ini adalah sosok yang cerdas, detail, dan sangat pekerja keras.
Sejauh ini kami melihat pelaksanaan masih berjalan normal.
Komisi IV tidak masuk ke ranah teknis seperti BMBK, namun kami punya fungsi pengawasan administratif dan anggaran.
Mekanismenya melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga evaluasi penggunaan anggaran dalam laporan pertanggungjawaban.
Kendala terbesar adalah wilayah, semua daerah tentu ingin dibangun secara bersamaan.
Cuaca sering menjadi tantangan dalam pembangunan jalan. Bagaimana laporan dan solusinya?
Benar, kami rutin menerima laporan hambatan di lapangan, khususnya saat musim hujan yang ekstrem.
Solusinya adalah memberikan fleksibilitas waktu dalam pelaksanaan proyek, tapi tentu tetap dengan pengawasan kualitas.
Dinas BMBK juga sangat komunikatif dan responsif dalam hal ini.
Wilayah mana yang paling perlu diprioritaskan untuk pembangunan jalan?
Hampir semua wilayah di Lampung mengeluhkan kondisi jalan.
Dulu, masalahnya soal pupuk atau harga panen, sekarang dominannya soal jalan.
Ini menandakan bahwa infrastruktur jalan memang kebutuhan utama.
Kami berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus agar pembangunan bisa dipercepat.
Progres enam ruas jalan prioritas disebut sudah di atas 50 persen. Bagaimana Komisi IV memverifikasi?
Sejauh ini, progres masih berjalan baik dan normal.
Kami tidak hanya mengandalkan laporan dari dinas, tapi juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
Di sana kami berdialog dengan warga, mendokumentasikan kondisi, dan menyampaikan hasilnya dalam rapat kerja.
Validasi di lapangan penting agar laporan digital sesuai dengan realitas fisik di lapangan.
Apa harapan Anda terhadap pembangunan jalan di Lampung?
Kami berharap pemerintah pusat benar-benar melihat kondisi jalan di Lampung.
Masyarakat telah menanti lama agar jalan-jalan kita mulus.
Dengan infrastruktur yang baik, maka roda ekonomi bisa bergerak lebih cepat dan lancar. (Red/Adv)
