Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyoroti penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ia menegaskan bahwa penghentian ini harus disertai dengan evaluasi menyeluruh dan batas waktu yang jelas agar tidak merugikan siswa maupun pelaksana program.
“Penghentian ini harus ada tujuannya, jangan sekadar berhenti tanpa kepastian. Harus dicari akar masalahnya, misalnya benar tidak temuan bakteri E. coli itu berasal dari air sumur yang kurang higienis,” ujar Andika, Rabu (10/09/2025).
Menurut anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini, program MBG masih pada tahap awal sehingga wajar jika ditemukan kekurangan, baik dari fasilitas dapur, kebersihan, maupun tenaga pelaksana yang sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar.
“Kita maklum program ini baru berjalan, tetapi penutupan jangan sampai tanpa batas waktu. Kasihan anak-anak yang tidak bisa menikmati makan bergizi, juga pihak yang sudah berinvestasi. Dinas Kesehatan harus dilibatkan untuk memastikan semua prosedur berjalan sesuai standar,” tegasnya.
Andika juga mendorong pemerintah memperbaiki aspek teknis, mulai dari penyaringan air, uji laboratorium, hingga keterlibatan tenaga ahli gizi.
“Memang jumlah ahli gizi di Lampung terbatas, tapi bisa diberdayakan secara keliling. Misalnya, satu ahli gizi memantau lima dapur di kecamatan setiap hari, sehingga makanan yang diberikan benar-benar layak dan sehat,” jelasnya.
Politisi Fraksi Gerindra itu menegaskan, permasalahan teknis seharusnya tidak sampai menghentikan program nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini menyentuh hajat hidup banyak orang dan dananya sangat besar. Jangan sampai terhambat hanya karena masalah teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah diajak koordinasi langsung oleh Dinas Pendidikan terkait masalah ini. Meski begitu, ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan, sehingga program MBG bisa segera dibuka kembali dengan pengawasan yang lebih ketat. (Red/Adv)
